Pesisir Jateng Terancam Rob 1 Meter di Bulan Juli 2025, Waspada Terjadi Pada Tanggal Ini

"Namun konstruksi besar ini menimbulkan biaya tinggi, waktu konstruksi lama, gangguan ekosistem pesisir, dan potensi pemindahan masalah ke daerah sekitarnya,” terang Denny.

Denny mengusulkan hybrid sea wall merupakan gabungan dari tanggul laut berbahan struktur keras (hard structure) dengan elemen ramah lingkungan (struktur lunak/ ekosistem alami) seperti restorasi mangrove dan pemulihan lahan intertidal.

Pendekatan ini diyakini lebih berkelanjutan karena menggabungkan ketahanan fisik dan fungsi ekologis.

Konsep hybrid sea wall yang akan digarap, merupakan langkah konkret kerja antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) dan Perguruan Tinggi (PT).

Inovasi hybrid sea wall yang dikedepankan Prof. Denny bukan sekadar tanggul, tapi strategi pemulihan ekosistem metode yang juga memulihkan akses tangkap nelayan, kualitas air, dan keberlangsungan ekonomi pesisir. Undip telah melakukan riset pada konsep tersebut sejak 2012, di Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Demak.

“Strategi tanggul hybrid ini memadukan rekayasa beton ringan (kelontong) dan pendekatan ekosistem mangrove, menyuguhkan solusi adaptif dan ramah lingkungan dalam menghadapi bencana banjir rob dan abrasi di Pantai Utara Jawa. Restorasi mangrove menjadi bagian penting dalam desain hybrid. Selain memperlambat energi gelombang laut, vegetasi pesisir juga mampu menahan sedimen dan membantu pembentukan daratan baru secara alami,” bebernya.

Denny menambahkan bahwa pembangunan struktur fisik semata tidak akan cukup apabila tidak dibarengi dengan pengelolaan kawasan dan tata ruang pesisir yang adaptif.

“Kalau kita hanya membangun struktur tanpa memperhatikan sistem drainase di daratan, atau tanpa mengatur pemanfaatan ruang di belakang tanggul, maka rob bisa saja masuk dari arah lain, atau air bisa tergenang karena tidak bisa keluar. Ini harus menjadi satu kesatuan sistem,” ujarnya.

Menurut Denny, proyek ini akan berhasil apabila dilakukan secara kolaboratif dan melibatkan masyarakat sejak awal.

Selain itu, diperlukan perencanaan jangka panjang dan dukungan lintas sektor, termasuk dari pemerintah pusat dan daerah.

“Yang paling penting adalah membangun kesadaran bersama. Karena rob dan penurunan muka tanah ini bukan hanya urusan teknis, tapi juga sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pesisir. 

Harus ada perubahan cara pandang dan cara bertindak,” kata Prof. Denny yang telah berkecimpung lebih dari 20 tahun dalam kajian rekayasa pesisir.

Sebagai institusi pendidikan dan riset, Universitas Diponegoro aktif mendukung proyek ini melalui kajian ilmiah, pemetaan spasial, dan pemodelan numerik.

Undip Semarang juga terlibat dalam kegiatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah terdampak.

Di antaranya pemetaan wilayah dampak rob dan sedimentasi, pelibatan komunitas nelayan dan warga dalam desain dan pelaksanaan, serta Integrasi penelitian dan monitoring sebagai dasar pengendalian iklim pesisir.

Denny berharap model hybrid ini bisa menjadi blueprint nasional, mengutamakan sinergi ekologi-ekonomi. Ia menyampaikan jika dikelola bersama, kita bisa lindungi ekosistem pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan. Penelitian ini sejalan dengan visi UNDIP sebagai universitas riset kelas dunia yang mengedepankan riset aplikatif berimbas sosial-lingkungan.

“Undip terus mendorong riset-riset yang aplikatif. Dalam proyek ini, kami mendukung dari sisi perencanaan teknis, simulasi dinamika pantai, hingga analisis risiko. Tujuannya bukan hanya membangun struktur, tapi juga membangun ketahanan masyarakat,” pungkas Prof. Denny.

Pembangunan Hybrid Sea Wall di Demak bukan hanya proyek infrastruktur, melainkan langkah strategis menuju tata kelola pesisir yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Inisiatif ini mencerminkan komitmen kolaboratif antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi di masa depan.

Melalui inovasi Hybrid Sea Wall yang dikembangkan dengan pendekatan ekologis dan rekayasa cerdas, Universitas Diponegoro menunjukkan komitmennya sebagai perguruan tinggi yang tidak hanya unggul dalam riset, tetapi juga hadir sebagai solusi nyata bagi persoalan masyarakat.

Kolaborasi Undip bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini menjadi bukti bahwa kerja berbasis ilmu pengetahuan mampu memberikan dampak strategis dalam tata kelola pesisir yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan terpisah, dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Setiawan Wiyoko menyampaikan ada beberapa aspek yang wajib diperhatikan jika megaproyek ini jadi terlaksana.

Baca juga: Genangan Air Rob di Pesisir Utara Jawa Tengah Kok Susah Surutnya? Begini Jawaban BMKG

"Kalau dari sisi hukum tentu terkait dengan kebijakan tata ruang. Apakah Giant Sea Wall sudah ada di RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) baik jangka panjang atau menengah sehingga pembangunan itu bukan melulu untuk antisipasi banjir saja, melainkan juga melihat pada sisi dampaknya, seperti relokasi lahan bagi masyarakat terdampak harus mendapatkan ganti untung sesuai UU No. 2/2012 terkait Pengadaan Tanah: kewajiban kompensasi lahan, tempat tinggal, dan pemulihan ekonomi masyarakat pesisir," kata dia.

"Kedua, Kajian AMDAL sesuai dengan  UU PPLH No. 32/2009 dan UU No. 26/2007 Tata Ruang wajib menjadi pijakan: keharusan AMDAL, KLHS, dan kesesuaian RTRW," terang dia.

Setiawan menilai, pada prinsipnya Giant Sea Wall suatu keharusan kebutuhan, baik untuk penanggulangan banjir maupun untuk wisata. (rad/ags/arl)