Berita Jateng
Gus Yasin Buka-bukaan ke DPR! Sejak 2020 Bebaskan Pungutan SPP SMA/SMK/SLB Negeri di Jateng
Taj Yasin menerangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng telah membebaskan pungutan untuk pendidikan SMA, SMK, SLB Negeri sejak tahun 2020.
Penulis: rahdyan trijoko pamungkas | Editor: raka f pujangga
TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) Dewan Perwakilan Rakyat kunjungi Kantor Pemerintah Provinsi Jateng serap aspirasi putusan Mahkamah Konstitusi No 3/PUU-XXII/2024 mengenai pendidikan dasar gratis, Senin (7/7/2025).
Kunjungan BAM DPR disambut langsung Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin.
Saat menerima kunjungan, Taj Yasin menerangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng telah membebaskan pungutan untuk pendidikan SMA, SMK, SLB Negeri sejak tahun 2020.
Baca juga: Pelindo Hadirkan HMC B07 di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Perkuat Bongkar Muat Peti Kemas
Semua pembiayaan ditanggung melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bersumber dari APBN, dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) bersumber dari APBD Provinsi Jateng.
“Untuk sekolah swasta jenjang menengah, telah dialokasikan BOSDa berbasis akreditasi, ini untuk menjaga akses pendidikan bermutu bagi siswa dari keluarga tidak mampu,” tuturnya.
Pria akrab disapa Gus Yasin, menerangkan kondisi pendidikan di wilayahnya, yaitu persaingan masyarakat dalam memilih SMA negeri.
Mengenai implementasi putusan MK membutuhkan tahapan, skema transisi, dan kebijakan afirmatif yang konkret.
Sebab, tantangan dalam penerapan putusan MK membutuhkan dukungan anggaran dari pusat untuk membiayai sekolah swasta yang mayoritas bergantung pada iuran. Selain itu, juga butuh regulasi mengatur skema pembiayaan antara pusat dan daerah.
"Perlunya sinergi kebijakan melalui penyusunan roadmap bersama antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, agar tidak terjadi duplikasi dan kesenjangan layanan," ujarnya.
Baca juga: Pelindo Optimalkan Layanan Peti Kemas, HMC Tipe B07 Tiba di Tanjung Emas Semarang
Ia mengatakan beberapa pemerintah kabupaten/kota telah berkomitmen terhadap pendidikan dasar di antaranya Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang mengalokasikan anggaran dinas pendidikan sebesar Rp1,318 triliun pada tahun 2025 atau setara dengan 21,07 persen dari APBD Kota Semarang Rp6,253 triliun.
"Alokasi untuk SD swasta di Kota Semarang senilai Rp11,908 miliar dan SMP Swasta sebesar Rp11,76 miliar," kata Taj Yasin.
Ketua BAM DPR RI, Ahmad Heryawan mengatakan, kunjungan kerjanya adalah dalam rangka menyerap aspirasi langsung dari masyarakat mengenai putusan MK. Tujuannya untuk memperkokoh keberpihakan terhadap pendidikan dasar gratis. (*)
| Cara Menghemat Keuangan di Tengah Krisis Energi dan Kenaikan Kebutuhan Pangan |
|
|---|
| Pemprov Jateng Kumpulkan Pengelola Daycare, Usul Pengasuh Daycare Pria Tanda Tangan Pakta Integritas |
|
|---|
| Energi Baru Terbarukan Jateng Capai 517 Megawatt, Paling Potensial PLTA |
|
|---|
| Pemprov Jateng Siapkan Penanganan Sampah Secara Aglomerasi |
|
|---|
| Viral Video Struk Harga Asli Pertalite Lebih Mahal dari Pertamax, Ini Penjelasan Pertamina |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jateng/foto/bank/originals/20250707_Badan-Aspirasi-Masyarakat-BAM-pendidikan-dasar-gratis_1.jpg)