Pemkab Semarang Siapkan Lahan Seluas 5,4 Hektare dan Anggaran Rp200 Miliar Untuk Sekolah Rakyat

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - Pemerintah Kabupaten Semarang tengah menyiapkan dan mengusulkan lokasi calon pembangunan Sekolah Rakyat, program dari pemerintah pusat.

Lokasi yang ditentukan yakni di lahan wilayah Dusun Mulyorejo, Desa Barukan, Kecamatan Tengaran.

Program itu merupakan inisiatif Kementerian Sosial (Kemensos) yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dengan menyediakan pendidikan berasrama secara gratis, termasuk makan, seragam, hingga perangkat belajar seperti laptop. 

Baca juga: Sekolah Rakyat Rintisan di Jepara Mulai Tahun Ajaran Baru 2025/2026 Pada Akhir Bulan Agustus

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Semarang, Istichomah menjelaskan bahwa pihaknya semula mengusulkan lahan di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur seluas 5,4 hektare. 

Namun, lokasi tersebut tidak lolos verifikasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Lahan di Kalongan terputus oleh dua sertifikat dan jaraknya sekitar 50 meter, serta kontur tanahnya tidak rata.

Akhirnya kami cari lahan baru yang satu hamparan dan datar hingga ditentukan di Mulyorejo,” kata Istichomah di kantornya di Sidomulyo, Ungaran Timur, Selasa (15/7/2025), 

Lahan baru itu merupakan bagian dari kawasan seluas 17 hektare yang juga disiapkan untuk RSUD Tengaran. 

Pemerintah daerah mengusulkan penggunaan 5,5 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang akan mencakup bangunan sekolah, asrama, tempat ibadah, lapangan olahraga, ruang kesenian, dan fasilitas penunjang lainnya.

Menyasar Anak PKH Terdata di DTSEN

Sekolah Rakyat akan menampung anak-anak dari keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pengganti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Mereka akan didata langsung oleh Dinsos dan ditawarkan untuk mengikuti program pendidikan gratis tersebut.

“Kami akan datangi keluarga-keluarga yang terdata, yang punya anak balita, SD, SMP, hingga SMA. 

Kami harapkan mereka bisa masuk ke Sekolah Rakyat agar mendapatkan pendidikan yang layak,” imbuh Istichomah.

Pemerintah Kabupaten Semarang, lanjut dia, mengajukan format Sekolah Rakyat lengkap dari jenjang SD hingga SMA, dengan dua rombongan belajar (rombel) di setiap tingkat.