Anggaran Jawa Tengah Diproyeksi Melesat Rp 88,4 Miliar, Ini Sektor Prioritasnya

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Jateng diproyeksi naik. 

Hal itu telah dituangkan pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2025 yang disepakati Pemerintah Provinsi Jateng dengan DPRD pada rapat paripurna, Rabu (23/7/2025).

Baca juga: Realisasi Fisik APBD Kabupaten Tegal Triwulan Dua 52,11 Persen

Kesepakatan itu  sebelumnya dilakukan pembahasan antara badan anggaran DPRD Jateng dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah . 

Selanjutnya,  naskah Perubahan KUA-PPAS APBD tersebut akan dikirim ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi kemudian ditetapkan.

"Sudah dilakukan penandatanganan nota kesepakatan terkait dengan perubahan APBD kita. Kesepakatan ini kita ajukan kepada Kemendagri yang nanti akan ditetapkan biar bisa segera bergerak," ujar Luthfi usai paripurna.

Rancangan APBD Perubahan Provinsi Jateng yang disepakati meliputi proyeksi kenaikan pendapatan daerah sebesar Rp88,4 miliar, dari sebelumnya Rp24.486.526.112.000 menjadi Rp24.574.934.505.000. 

Proyeksi kenaikan  bersumber dari pendapatan rumah sakit atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah.

Sementara belanja daerah secara keseluruhan juga bertambah sebesar Rp 303,1 miliar, dari sebelumnya Rp 24.848.826.112.000 menjadi Rp 25.151.948.182.000. 

Belanja daerah  digunakan untuk berbagai kegiatan prioritas di antaranya program speling, program infrastruktur, program pendidikan, dan penanggulangan kemiskinan seperti perbaikan RTLH dan bantuan sosial.

Baca juga: Serapan APBD 2024 di Karanganyar Cuma 94 Persen, Berikut Angka Rincinya

"Kita sudah nggak sabar untuk segera melakukan eksplorasi pembangunan di seluruh bidang. Terutama dalam menjalankan enam  visi kita, mulai layanan dasar, infrastruktur, birokrasi yang sehat, iklim investasi,  dan lainnya, termasuk keamanan terkait dengan situasi wilayah," ujarnya. 

Disinggung operasional dinas-dinas baru di lingkungan Pemprov Jateng, Luthfi menjelaskan masih akan diberlakukan pada tahun 2026. Saat ini operasional masih melekat pada dinas-dinas yang saat ini ada.(rtp)