Gubernur Luthfi Soroti Hasil Audit BUMD Yang Merugi Akibat Ulah Oknum

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Gubernur  Ahmad Luthfi tegaskan pentingnya perubahan pola kerja dan penguatan pengendalian pembangunan di jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Hal itu diutarakan pada Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulan II Tahun Anggaran 2025 di Gedung B lantai 5, Gubernuran, Rabu (23/7/2025).

“Saya ingin para pengemban fungsi di tempat kita itu ada suatu perubahan. Kinerja kita itu berbasis anggaran, tetapi tidak cukup tanpa ada kesadaran dalam penyelesaian suatu birokrasi. Kita tidak akan punya hasil maksimal kalau hanya mengandalkan rutinitas,” ujarnya.

Baca juga: Ahmad Luthfi Berangkatkan 1.910 Mahasiswa KKN untuk Verifikasi Data RTLH

Dia menekankan setiap organisasi perangkat daerah (OPD)  berani mengambil langkah kreatif,  tanpa menunggu pagu anggaran.

“Tidak cukup hanya bicara pagu. Perlu terobosan kreatif dari masing-masing OPD. Evaluasi hari ini sangat penting, tetapi yang lebih penting adalah orientasi hasil,” tuturnya.

Tak hanya itu Gubernur menyinggung pentingnya pemanfaatan aset daerah secara maksimal.

Dirinya juga menyoroti perlunya reformasi menyeluruh dalam tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

Hingga saat ini dari 17 BUMD, 11 telah diaudit, dan sisanya ditargetkan rampung dalam tiga bulan.

Dirinya menyoroti masih adanya BUMD yang merugi akibat ulah oknum.

“Saya tidak akan melihat sopo siro, sopo ingsun. Di sini berlaku equality before the law. Semua harus tunduk pada sistem merit, baik BUMD, BLUD, maupun rumah sakit,” tuturnya.

Menurutnya, evaluasi kinerja ASN harus dilakukan maksimal setiap tiga bulan, dan sistem merit wajib diterapkan secara konsisten.

“Namanya azas responsibility of command. Saya sudah tekankan, tidak boleh di dinas kita itu “iku wonge gubernur, orang dekat gubernur”, nggak ada, begitu nyebut nama saya, coret! dan harus profesional,” tegasnya.

Gubernur Luthfi dengan tegas meminta seluruh kepala OPD dan pimpinan balai  bertanggung jawab penuh atas kinerja unit kerja masing-masing.

Dirinya tidak ingin adanya sumbatan karena tidak ada tanggung jawab.

“Sebagai kepala dinas harus bertanggung jawab pada dinas yang saya pimpin. Jangan ada kerja-kerja sumbatan karena tidak ada tanggung jawab. Jangan biasakan yang biasa, biasakan yang benar. Biasanya itu belum tentu benar,” tuturnya.