Pemprov Jateng Upaya Terus Lakukan Graduasi Warga Miskin

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jateng terus lakukan pengentasan kemiskinan. 

Berbagai program pengentasan kemiskinan terus dilakukan di antaranya yang dilakukan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi yakni memperbanyak graduasi warga miskin dan miskin ekstrim di wilayahnya.

"Tidak ada lagi ceritanya, orang miskin ekstrem golongan P1 dan P2 nanti bertahun-tahun, bahkan sampai ada 8 tahun, yang tetap miskin dan menerima bansos terus," ujar Luthfi saat Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 di Kantor Bappeda Jateng, pada Rabu (23/7/2025).

Baca juga: Bupati Pekalongan Fadia Salurkan 1.400 Ton Beras untuk 71 Ribu Warga Miskin

Menurutnya, saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kementerian Sosial sudah memiliki kebijakan untuk graduasi masyarakat miskin di 9 daerah.

Jumlah itu masih mungkin ditingkatkan pada 11 daerah yang masuk kategori miskin di Jawa Tengah.

Luthfi menegaskan agar ada kerja tim yang terdiri dari kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa/kelurahan, serta keterlibatan stakeholder lain seperti Baznas dan perusahaan lewat program corporate social responsibility (CSR). 

Oleh karenanya, perlu membuat perencanaan matang dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing. 

Perencanaan tersebut bisa melalui Bappeda di masing-masing kabupaten/kota.

"Kita lakukan perencanaan dari Bappeda di kabupaten/kota terkait dengan miskin ekstrem. Kategori P1 (miskin ekstrem) minimal bisa geser menjadi P2 (miskin), lalu P2 geser menjadi P3 (potensi miskin). Intinya adalah graduasi itu," jelasnya.

Menurut Luthfi, parameter kemiskinan telah digariskan oleh pemerintah pusat didukung dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). 

"Oleh karenanya, data itu harus dilakukan verifikasi dan validasi untuk menjadi acuan intervensi pemerintah agar tepat sasaran," ujarnya.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin menambahkan, graduasi kemiskinan yang terjadwal dalam waktu dekat akan dilakukan di Kabupaten Brebes. 

Graduasi ini menarik, karena membuktikan bahwa masyarakat miskin ekstrem yang diberikan intervensi bisa lepas atau naik kesejahteraannya.

Baca juga: Semarang Siap Bangun Sekolah Rakyat Megah, Targetkan Tampung Siswa Miskin 2026

Taj Yasin  meminta agar gerakan satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) satu desa binaan terus dilakukan, termasuk oleh Pemkab dan Pemkot. 

Ia juga mengusulkan program orangtua asuh yang diemban oleh masing-masing OPD.

"Itu menarik dan perlu dilanjutkan. Namun harus ada juga monitoring dan evaluasi,” tuturnya. (rtp)