Semarang Siap Bangun Sekolah Rakyat Megah, Targetkan Tampung Siswa Miskin 2026

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - Ketika sejumlah daerah sudah mulai menerima siswa sekolah rakyat menggunakan bangunan tak terpakai atau gedung Balai Latihan Kerja (BLK) untuk sementara.

Pemkab Semarang dan Pemkot Semarang mempersiapkan secara matang pembangunannya hingga menyiapkan anggaran mencapai ratusan miliar.

Sehingga Sekolah Rakyat yang akan dibangun di Kabupaten Semarang diprediksi rampung dan bisa menerima calon siswa mulai tahun ajaran 2026 mendatang.

Baca juga: Gedung Permanen Sekolah Rakyat Ditarget Beroperasi 2026, Dinsos: Sementara di BLK

Pemerintah Kabupaten Semarang tengah menyiapkan dan mengusulkan lokasi yang ditentukan yakni di lahan wilayah Dusun Mulyorejo, Desa Barukan, Kecamatan Tengaran.

Program itu merupakan inisiatif Kementerian Sosial (Kemensos) yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dengan menyediakan pendidikan berasrama secara gratis, termasuk makan, seragam, hingga perangkat belajar seperti laptop. 

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Semarang, Istichomah menjelaskan bahwa pihaknya semula mengusulkan lahan di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur seluas 5,4 hektare. 

Namun, lokasi tersebut tidak lolos verifikasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Lahan di Kalongan terputus oleh dua sertifikat dan jaraknya sekitar 50 meter, serta kontur tanahnya tidak rata.

Akhirnya kami cari lahan baru yang satu hamparan dan datar hingga ditentukan di Mulyorejo,” kata Istichomah di kantornya di Sidomulyo, Ungaran Timur, Selasa (15/7/2025), 

Lahan baru itu merupakan bagian dari kawasan seluas 17 hektare yang juga disiapkan untuk RSUD Tengaran. 

Pemerintah daerah mengusulkan penggunaan 5,5 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang akan mencakup bangunan sekolah, asrama, tempat ibadah, lapangan olahraga, ruang kesenian, dan fasilitas penunjang lainnya.

Menyasar Anak Peserta PKH

Sekolah Rakyat akan menampung anak-anak dari keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pengganti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Mereka akan didata langsung oleh Dinsos dan ditawarkan untuk mengikuti program pendidikan gratis tersebut.

“Kami akan datangi keluarga-keluarga yang terdata, yang punya anak balita, SD, SMP, hingga SMA.