Alasan RS Swasta Tolak Berobat Anak Walikota Prabumulih: Ditangani Besok

TRIBUNJATENG.COM – Wali Kota Prabumulih, H Arlan, meluapkan kemarahannya terhadap salah satu rumah sakit swasta di wilayahnya setelah anaknya yang mengalami luka serius di bagian kepala mendapat penolakan pelayanan medis. 

Peristiwa ini terjadi pada Kamis malam (24/7/2025), ketika sang istri membawa anak mereka untuk mendapatkan penanganan darurat.

Alih-alih segera ditangani, rumah sakit tersebut justru dianggap lamban merespons kondisi anak H Arlan. 

Bahkan, dokter bedah yang bertugas menolak melakukan operasi dan menyarankan agar tindakan medis dilakukan keesokan harinya, Jumat (25/7/2025). 

Padahal, anak H Arlan berinisial M disebut mengalami luka cukup dalam di kepala yang membutuhkan operasi segera.

Pelayanan Mengecewakan, Dipindahkan ke RS Pertamina

Tanpa pengawalan ajudan maupun sopir pribadi, H Arlan dan istrinya datang sendiri ke rumah sakit tersebut dalam kondisi panik.

 Mereka kecewa karena tak mendapat sambutan atau respons cepat dari petugas medis. Karena tak ingin mengambil risiko, mereka memutuskan memindahkan anaknya ke RS Pertamina Prabumulih.

Di rumah sakit milik BUMN itu, M langsung dioperasi dan menerima 12 jahitan di bagian kepala. Kondisinya kini telah membaik.

Respons Dinas Kesehatan

Menanggapi kejadian ini, Dinas Kesehatan Kota Prabumulih langsung turun tangan. Plt Kepala Dinas Kesehatan, Djoko Listyano SKM MSi, menyatakan pihaknya telah memanggil manajemen rumah sakit AR Bunda untuk dimintai keterangan.

"Sebetulnya bukan ditolak, tapi penghambatan pelayanan. Seharusnya bisa cepat ditangani, tapi kenapa harus besok pagi," ujar Djoko kepada wartawan, Jumat (25/7/2025).

Ia juga menekankan bahwa tenaga medis tidak boleh pilih-pilih dalam memberikan pelayanan. 

“Harapan kami ini tidak terulang lagi, petugas medis harus melayani siapa saja yang membutuhkan perawatan, jangan pilih-pilih,” tegasnya.

Dugaan Diskriminasi terhadap Pasien BPJS

Tak hanya itu, H Arlan juga menyoroti dugaan diskriminasi terhadap pasien BPJS. Ia menyebut, pada malam yang sama, ada seorang ibu hamil yang juga ditolak oleh rumah sakit dengan alasan serupa.

"Au deng nian (iya dek benar ditolak-red)," ungkap H Arlan. “Pada pukul 23.00 WIB, bersamaan dengan saya, ada seorang ibu-ibu mau melahirkan juga ditolak karena pakai BPJS. Setelah ribut-ribut dengan keluarga baru diterima," tambahnya dengan nada kesal.

Sebagai langkah lanjutan, H Arlan menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk menindaklanjuti masalah ini agar tidak kembali terjadi di kemudian hari.

(*)