Komjen Fadil Imran Dicopot dari Jabatan Kabaharkam, Kakaknya Langsung Diperiksa KPK

TRIBUNJATENG.COM - Bupati Takalar, Firdaus Daeng Manye, menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi proyek digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina.

Proyek digitalisasi ini merupakan program PT Pertamina (Persero) untuk memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan dan pengawasan operasional SPBU agar lebih transparan, efisien, dan akurat.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap Firdaus dilakukan pada Selasa (5/8/2025).

Pemeriksaan tersebut berlangsung di tengah kabar mutasi sejumlah pejabat Polri.

Salah satunya, Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri, Komjen Fadil Imran, yang kini mendapat tugas baru sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops Kapolri).

Mutasi tertuang dalam Surat Keputusan Nomor Kep/1186/VIII/2025 dan Surat Telegram Nomor ST/1764/VIII/KEP./2025, tertanggal Selasa (5/8/2025).

Posisi Kabaharkam ditinggalkan Fadil Imran diisi  Irjen Karyoto, sebelumnya menjadi Kapolda Metro Jaya.

Fadil Imran adik kandung Daeng Manye.

‎"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," katanya, dalam keterangan tertulis.

‎Saudara Komjen Fadil Imran ini dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus pengadaan perangkat Electronic Data Capture (EDC) di seluruh SPBU Pertamina periode 2018–2023.

‎Proyek ini bertujuan memantau distribusi dan penjualan BBM bersubsidi secara real-time.

‎Nilai anggarannya mencapai Rp3,6 triliun.

‎KPK menduga pengadaan tersebut sarat penyimpangan.

‎Salah satu pihak yang terlibat adalah PT PINS Indonesia, anak usaha Telkom Indonesia.

‎Firdaus Daeng Manye pernah menjabat Direktur Utama PT PINS Indonesia pada 2017–2019.