Profil dan Kontroversi Sudewo Bupati Pati, Akan Didemo Masyarakat Besok Rabu 13 Agustus 

Sudewo menilai, saat ini RSUD RAA Soewondo Pati mengalami kelebihan tenaga honorer atau non-ASN.

Jumlah tenaga honorer yang ada jauh melebihi kebutuhan.

Sudewo juga menyoroti mekanisme penerimaan tenaga honorer di RSUD RAA Soewondo yang selama ini menurutnya tidak jelas.

Dia pun menginstruksikan Direktur RSUD RAA Soewondo, Rini Susilowati, agar melakukan rasionalisasi jumlah pegawai.

"Pengurangan pegawai non-ASN atau pegawaian honorer di Rumah Sakit Soewondo harus dilakukan karena jumlahnya terlalu banyak. Banyak yang nganggur. Jumlahnya (tenaga honorer) sangat berlebih. Ada 500-an. Padahal seharusnya cukup hanya 200-an," kata dia, Sabtu (22/3/2025).

2. Larangan sound horeg
Pada Mei 2025, Sudewo mengeluarkan peraturan larangan sound horeg di Kabupaten Pati.

Larangan ini memicu protes dari pelaku sound horeg.

Setelah sempat memanas, larangan itu dicabut.

3. Kenaikan PBB 250 %
Puncak kontroversi Sudewo adalah keputusannya menaikkan pajak PBB hingga 250 %.

Kebijakan itu perlukan untuk meningkatkan pendapatan daerah demi mendukung perbaikan infrastruktur.

Namun setelah viral dan menuai kontroversi, kebijakan itu dibatalkan olehnya.

4. Pernyataan tak gentar didemo

Di sela-sela kebijakan kenaikan PBB, Sudewo mengaku tak gentar didemo oleh ribuan orang.

"Siapa yang mau menolak, saya tunggu, silakan lakukan. Bukan hanya 5.000, 50.000 orang pun saya hadapi. Saya tidak akan gentar, saya tidak akan mengubah keputusan," ucap Sudewo pada Rabu (6/8/2025).

5. Wacana sekolah lima hari

Sudewo juga mengeluarkan surat edaran tentang sekolah lima hari dan libur 2 hari.

Kebijakan ini dianggap mampu meningkatkan produktivitas siswa.

Sudewo meyakini hal ini mampu memberi ruang bagi anak untuk mengembangkan potensi akademik dan non akademik.

Sayangnya, baru sebentar diberlakukan, kebijakan ini dicabut.

(*)