10 Fakta Viral Pungutan Uang Gedung Rp 1,5 Juta di SMKN 1 Jombang

10 Fakta Viral Pungutan Uang Gedung Rp 1,5 Juta di SMKN 1 Jombang

TRIBUNJATENG.COM- Kasus pungutan uang gedung di SMKN 1 Jombang, Jawa Timur, menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial. Pungutan sebesar Rp 1,5 juta per siswa untuk kelas X ini menuai perdebatan, terlebih bukti pembayaran yang dianggap janggal. Berikut rangkuman 10 faktanya:

1. Bermula dari Unggahan Akun Instagram

Isu pungutan uang gedung ini pertama kali viral setelah diunggah oleh akun Instagram @brorondm. Dalam unggahan itu, akun tersebut menampilkan tangkapan layar chat berisi keluhan seorang warganet yang mengaku sebagai kakak ipar siswa kelas X SMKN 1 Jombang. Postingan itu menyertakan bukti tanda terima pembayaran uang gedung yang memicu kecurigaan publik.

2. Postingan Viral dan Banjir Komentar

Unggahan akun tersebut dengan cepat menjadi viral. Hingga sore hari, postingan itu sudah mendapat 3.971 likes, dibagikan 128 kali, dan dipenuhi 577 komentar dari warganet. Mayoritas komentar bernada kritik terhadap dugaan pungutan liar di sekolah negeri yang seharusnya gratis dari pungutan semacam itu.

3. Bukti Pembayaran Dinilai Tidak Jelas

Hal yang paling menimbulkan kecurigaan adalah bukti tanda terima pembayaran. Warganet mengungkapkan tanda terima tersebut tidak mencantumkan nama sekolah, tidak ada kop resmi, tanpa stempel, serta tanpa tanda tangan pihak berwenang. Nominal pembayaran pun ditulis singkat dan terkesan asal-asalan, sehingga menimbulkan dugaan adanya praktik tidak transparan.

4. Kritik Tajam Warganet

Dalam unggahannya, akun @brorondm bahkan menuliskan kalimat sindiran keras:

> "Tanda terima tidak ada nama sekolah, tidak ada stempel, tidak ada ttd. Begitu liciknya kah para pendidik anak kita. Atau ini hanyalah hoax dari alam ghoib? Monitor bang @emildardak."
Kritik ini kemudian ramai dikutip oleh warganet lain yang mempertanyakan integritas pihak sekolah.

5. Keluhan Keluarga Siswa

Kakak ipar salah satu siswa kelas X juga menyuarakan kekesalan karena adanya pungutan uang gedung. Ia mengaku kecewa karena di Jawa Timur seharusnya sudah tidak ada pungutan berupa uang gedung maupun SPP di sekolah negeri. Lebih parah lagi, bukti pembayaran dianggap tidak layak untuk ukuran lembaga pendidikan resmi.

6. Pihak Sekolah Akhirnya Angkat Bicara