Tunjangan Komunikasi DPR Setara Video Call 220 Hari Nonstop

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -- Bocoran gaji anggota DPR RI yang tembus lebih dari Rp100 juta per bulan kembali menuai sorotan. 

Bukan hanya besarnya gaji, tetapi juga rincian tunjangan yang membuat publik tercengang, terutama tunjangan komunikasi yang mencapai Rp15,5 juta setiap bulan.

Jika dikonversikan ke paket internet, angka tersebut sangat fantastis. Misalnya, dengan paket Telkomsel Halo+ Rp150 ribu per bulan yang memberikan kuota 85 GB, maka setiap anggota DPR bisa memperoleh 8.500 GB atau 8,5 terabyte data internet hanya dari tunjangan komunikasi.

Dengan kuota sebesar itu, seorang anggota DPR RI bisa melakukan panggilan video nonstop selama 220 hari penuh tanpa terputus.

Berikut rinciannya, Video standar (480p) bisa menghabiskan sekitar 540 MB per jam, untuk panggilan video HD (720p) sekitar 1,08 GB per jam.

Kemudian video Full HD (1080p) sekitar 1,62 GB per jam dan panggilan grup bisa tembus 2,4 GB per jam atau lebih.

Jika dihitung, pasokan internet dari tunjangan tersebut setara dengan panggilan Zoom 24 jam sehari selama berbulan-bulan, sesuatu yang mustahil dilakukan bahkan oleh pekerja kantoran atau pejabat sekalipun.

Sorotan publik makin tajam ketika kondisi ekonomi rakyat justru semakin berat. Banyak keluarga masih kesulitan membeli paket internet untuk anak sekolah online, sementara anggota DPR mendapat tunjangan komunikasi belasan juta rupiah tiap bulan.

Publik pun mempertanyakan, apakah tunjangan komunikasi sebesar itu benar-benar diperlukan untuk menunjang kerja wakil rakyat? Atau justru menunjukkan adanya ketimpangan dalam pengelolaan anggaran negara?

"Yang mewakili rakyat hura-hura dengan gaji besarnya, sementara kami rakyatnya susah payah cari makan," terang Johan warga Ngaliyan Kota Semarang, Kamis (21/8/2025).

Johan yang juga memiliki dua putra tersebut bahkan mengatakan, untuk membeli kuota dua anaknya harus menyisihkan pendapatannya.

Paling tidak sekitar Rp 300 ribu ia habiskan untuk memenuhi kebutuhan internet anaknya.

"Saya yang kerja dengan UMK Kota Semarang saja ngos-ngosan, apalagi yang gajinya di bawah UMK Kota Semarang. Harusnya anggota dewan tahu diri, program juga tidak jelas sampai sekarang, sebenarnya yang diwakili itu rakyat yang mana," tanya Johan.

Terpisah, Ahmad Taufik warga Kendal juga mengkritisi gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI.

Bahkan ia menegaskan anggota DPR RI tak mencerminkan rakyat yang diwakilinya.

"Rakyat kelabakan cari makan mereka duduk, joget-joget gajinya besar. Kalau melihat di televisi rasanya saya jengkel sendiri," tegasnya.

Di tengah kritik ini, masyarakat berharap ada transparansi dan evaluasi atas komponen gaji serta tunjangan anggota DPR, agar tidak menimbulkan jurang ketidakadilan di hadapan rakyat.

Baca juga: Krisis Guru TK di Kudus, Bikin Minat Orangtua Turun Masukkan Anak ke TK Negeri di Kudus

Baca juga: 13 Saksi Kasus Kebakaran Sumur Minyak di Blora Diperiksa, Salah Satunya Diduga Pendana Pengeboran

Baca juga: Kunci Jawaban IPAS Kurikulum Merdeka Kelas 5 SD Halaman 122 123 Subtema 2 Radiasi Kalor