Pedagang Sembako Pasar Bulu Semarang Curhat ke Mentan, Minta Penyaluran SPHP Tak Ribet

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pedagang sembako Pasar Bulu, Kota Semarang, mencurahkan perasaannya terkait penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) kepada Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, di sela monitoring SPHP, di Pasar Bulu, Sabtu (23/8/2025).

Pedagang mengeluhkan mekanisme penyaluran beras program SPHP yang dinilai terlalu rumit.

Itu disampaikan oleh Siti Arya, pedagang sembako. 

Baca juga: Menteri Natalius Pigai Resmikan Desa Sadar HAM di Kendal: Pembangunan Perlu Digeser ke Bawah

Dia menjelaskan, sistem yang berjalan saat ini, pedagang mentransfer pembayaran terlebih dahulu sebelum beras SPHP dikirim.

Setelah itu, setiap transaksi penjualan harus dilaporkan harian ke pusat.

Sistem itu baru saja diberlalukan mulai Agustus ini. 

"Kalau suruh lapor setiap hari kan kayak tahanan luar, takut kabur.

Wong kita sudah bayar barang, toko sudah transfer dulu.

Saya minta tolong sama Pak Menteri, untuk selanjutnya jangan seperti itu," ungkap Siti. 

Selain itu, lanjut Siti, pedagang juga harus menggunakan aplikasi dalam penyaluran beras SPHP.

Dia menilai, aturan itu cukup memberatkan pedagang, termasuk dirinya yang gagap teknologi. 

Meski begitu, dia mengapresiasi keberadaan beras SPHP yang lebih murah dengan kualitas bagus dibanderol Rp12.500 per kilogram.

Pasalnya, harga beras lain di pasaran masih di kisaran Rp15.000–Rp16.000 per kilogram.

Dia menyebut, hingga kini operasi pasar lewat SPHP belum mampu menurunkan harga beras secara signifikan di Semarang.

Harga beras masih bertahan pada angka Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. 

Kendati demikian, dengan operasi pasar yang dilakukan secara rutin, dia meyakini dapat menekan harga beras di pasaran. 

"Ya, kalau memang pemerintah operasinya terus rutin, insya Allah beras bisa ditekan.

Orang otomatis cari yang murah.

Beras Bulog juga bagus.

Ya sayang itu, pakai aplikasi ribet gitu," ujarnya. 

Sementara itu, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menegaskan, pemerintah akan melakukan relaksasi kebijakan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) usai menerima keluhan langsung dari para pedagang pasar terkait rumitnya mekanisme distribusi.

"Tujuan kami turun ke lapangan adalah mengecek apa sih keluhan pedagang.

Kita perbaiki, kita relaksasi.

Saya telepon Kepala Bappenas untuk relaksasi ini," tegas Amran

Kementan bersama Bulog akan menggambil jalan tengah agar konsumennya senang, pedagang juga mudah, serta distribusi tetap bisa dimonitor dengan baik.

Relaksasi juga memperhatikan potensi penyalahgunaan distribusi beras SPHP.

Sebab, jika aturan dibuat terlalu longgar, dikhawatirkan ada oknum yang melakukan praktik oplosan, sebagaimana pernah terungkap sebelumnga. 

"Kita memang serba salah.

Kalau dilepas seperti dulu, ada oknum yang oplos dan sudah ada yang tertangkap.

Tapi kalau terlalu ketat, pedagang merasa ribet," ucapnya. (eyf)

Baca juga: Marak Beras Oplosan, Pemkot Pastikan Kota Semarang Aman