Anggota DPR RI Sebut DPT Masih Jadi Masalah pada Pilkada Brebes

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Mamdukh Adi Priyanto

TRIBUNJATENG.COM, BREBES - Pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes telah dilaksanakan pada Rabu (15/2/2017) lalu. Hingga saat ini, Pilkada Brebes berjalan lancar, aman, dan tanpa ekses.

Anggota DPR RI Komisi 2, Agung Widyantoro mengatakan proses Pilkada Brebes masih terbilang aman, tertib, dan bermartabat. Meskipun begitu, dalam pilkada, tentu saja tidak lepas dari permsalahan yang merundung setiap prosesnya.

"Proses Pilkada Brebes berjalan aman dan lancar. Namun, masih ada permasalahan terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT)," kata Agung, Senin (20/2/2017).

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX (Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal) itu juga sempat meninjau secara langsung pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Brebes. Ia mengaku ingin melihat dan memastikan apakah ada peserta yang tidak terdaftar dalam DPT.

Menurutnya, saat ia menyambangi satu tempat pemungutan suara (TPS) di Brebes, ia menemukan masih banyak warga yang sudah memiliki hak pilih namun tidak memiliki undangan atau formulir C6. Itu artinya, warga tersebut tidak tercantum dalam DPT.

"Saya mendapatkan laporan, ada yang sudah memiliki hak suara namun tidak masuk dalam DPT. Sebagai warga negara yang sah, seharusnya memiliki hak untuk memilih di negara demokrasi ini," ucap wakil rakyat dari Fraksi Partai Golkar itu.

Permasalahan DPT, kata dia, tidak hanya terjadi di Kota Bawang, namun juga terjadi di berbagai daerah yang mengadakan pilkada serentak.

"Berdasarkan pantauan saya sendiri dan teman-teman dewan di daerah masing-masing, banyak ditemukan warga tidak masuk DPT dan banyaknya temuan DPT ganda. Ini persoalan serius harus segera dibenahi oleh penyelenggara Pilkada," tandasnya.

Ia pun mengkhawatirkan persoalan terkait DPT ini dimanfaatkan oknum tertentu untuk menggunakan e-KTP palsu yang bisa digunakan pemilih tambahan. Terlebih petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) belum mengetahui persis terkait e-KTP palsu atau tidak.

"Komisi 2 DPR RI melakukan sidak dan menemukan 38 e-KTP palsu di bandara dan pelabuhan yang dikirim dari Kamboja. Semoga kejadian itu tidak sampai di daerah," ucapnya. (*)