Baca tanpa iklan
Oleh Ahmad Romadhon Abdillah
Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
TRIBUNJATENG.COM - TAHUN 2018, dunia pendidikan di Indonesia dilanda permasalahan, khususnya dalam pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Ujian nasional merupakan syarat kelulusan bagi siswa jenjang akhir di setiap tingkat baik, SD, SMP, dan SMA.
UNBK merupakan formulasi baru di tiga tahun terakhir yang sebelum ujian nasional menggunakan kertas. Dengan adanya UNBK ini tentunya, mempermudah siswa dalam mengerjakan soal ujian.
Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), sekolah yang terdaftar sebagai peserta UNBK pada tahun 2017 sebanyak 30.577 sekolah. Sedangkan data sampai 7 Maret 2018, sudah ada 59.602 sekolah yang terdaftar mengikuti UNBK. Dari data tersebut bahwa jumlah sekolah yang menerapkan UNBK terus mengalami peningkatan. Pasalnya, yang menjadi pertanyaan apakah pelaksanaan UNBK sudah efektif dan efisien seperti yang diharapkan pemerintah?
Selama pelaksanaan UNBK pada tahun ini berbagai permasalahan muncul, mulai dari gangguan server, kurang siapnya tim teknis UNBK, serta komputer yang tidak mencukupi. Sehingga dalam pelaksanaan ujian nasional, siswa dilanda kebingungan dan panik ketika mengalami permasalahan pada komputernya. Sudah pusing menghadapi ujian, ditambah pusing ketika ada masalah disaat mengerjakan ujian nasional.
Konsultan pendidikan dan Direktur Utama PT Eduspec Indonesia, Indra Charismiadji mengatakan, “Gangguan server yang terjadi di sejumlah sekolah pada hari pertama pelaksanaan UNBK SMP 2018, sebagai bukti ketidaksiapan Kemendikbud dalam menghadapi persoalan yang sebenarnya dapat diantisipasi”. Dari pernyataan di atas jelas, bahwa kurangnya persiapan Kemendikbud menjadi penyebab semrawutnya pelaksanaan UNBK tahun ini.
Selain permasalahan teknis dalam permasalahan UNBK, pelaksanaan UNBK di tingkat SMA, mendapatkan kritik dari peserta didik dikarenakan soal-soalnya dianggap sulit dan tidak sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan guru dan pelajaran yang diterima di sekolah. Penyebabnya tentunya, peserta didik merasa dirugikan karena, apa yang mereka pelajari selama tiga tahun tidak keluar pada saat UNBK. Pada hakikatnya tujuan dari ujian adalah mengukur kemampuan peserta didik, jadi bagaimana dapat mengetahui kemampuan peserta didik, jika soal yang keluar tidak sesuai apa yang dipelajari?.
Dalam hal ini Komisi Perlidungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti mengatakan, ”Siswa tidak memahami soal itu karena tidak mengukur kemampuan siswa terkait materi yang dipelajari. Artinya validasi soal mengalami masalah”. Permasalahan ini tentunya, membuat peserta didik bingung dan frustasi terkait nanti hasil ujian yang jelek.
Dalam hal ini pemerintah terutama Kemendikbud sebagai penyelenggara pendidikan di Indonesia bertanggung jawab penuh terhadap permasalahan pendidikan, khususnya dalam pelaksanaan UNBK. Agar peserta didik tidak menjadi korban akibat kurangnya persiapan dalam menghadapi UNBK.
Tentunya, kejadian ini bisa dijadikan pembelajaran dan perbaikan, agar tidak terulang lagi pada saat pelaksanaan UNBK tahun depan. Tujuan dengan adanya UNBK ini untuk mempermudah dalam proses penilaian guru, menghemat biaya, serta dapat menghemat kertas.
Namun, pemerintah sebaiknya mempersiapkan dari mulai berbagai hal seperti, fasilitas komputer yang memadai, jaringan internet yang stabil, serta keadaan server yang aman. Sehingga peserta didik dapat mengerjakan soal dengan aman dan tidak mengalami permasalahan. Kondisi ujian yang tegang, jika ditambah masalah teknis akan menambah beban peserta didik. Bahkan di tahun 2019 akan mengalami peningkatan sekolah yang menerapkan UNBK.
Kemendikbud menargetkan pada tahun 2019 sebanyak 80% SMP sudah pakai UNBK, dan SMA/SMK sudah hampir 100%. Dengan jumlah yang semakin besar tentunya, membutuhkan persiapan yang matang, sehingga pelaksanaan UNBK dapat berjalan lancar dengan semestinya. Dengan demikian UNBK dapat menjadi solusi dan menjawab permasalahan yang ada pada tahun ini, serta menjadi tolak ukur pemahaman peserta didik selama tiga tahun di bangku sekolah. (*)