"Rinciannya sebanyak 800 personel keamanan dari Polri, 300 personil dari TNI dan sisanya dari Satpol PP serta Dishub Pemprov dan Pemkot Semarang," ujar Kabag Ops Polrestabes Semarang, AKBP Iga DP Nugraha, di Rumah Dinas Gubernur Jateng, Kamis (14/3/2019).
Petugas keamanan akan berjaga di sejumlah titik, baik di panggung utama maupun di lokasi parkir dan lainnya.
Petugas keamanan juga akan bergerak secara dinamis di lokasi acara. Di sela itu, kepolisian juga sejak Senin awal pekan meningkatkan operasi Cipta Kondisi Kondusif dengan menggelar razia dan sebagainya.
"Tujuannya untuk memastikan pada pelaksanaan nanti aman terkendali tanpa adanya gangguan dari pihak manapun," tambahnya.
Tidak Politis
Apel kebangsaan rencananya digelar pada Minggu (17/3/2019) mulai pukul 06.00 WIB sampai 12.00 WIB. Apel kebangsaan ditujukan untuk mengibarkan semangat naisonalisme.
Sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat akan hadir, berikut pimpinan forkominda Jawa Tengah, pimpinan TNI dan Polri, serta 130 ribu masyarakat.
Para tokoh juga nantinya akan mengisi orasi kebangsaan, antara lain Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, KH Maimoen Zubair, Mahfud MD, Habib Luthfi, Gus Muwafiq, KH Munif Zuhri, KH Ahmad Darodji, Uskup Agung Semarang Romo Rubiatmoko, Pendeta Eka Laksa, Nyoman Surahart, Go Boen Tjien dan Pujianto.
Acara ini juga akan dimeriahkan sejumlah artis nasional yakni Slank, Letto, Armada, Virza, Nella Kharisma dengan MC Vincent-Desta dan Cak Lontong.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah Achmad Rofai, dalam kesempatan sebelumnya menyatakan bahwa kegiatan ini murni apel kebangsaan dan tidak ada unsur politis.
Seluruh peserta berasal dari perwakilan santri, pramuka, linmas, pekerja, petani, nelayan, pelajar, seniman, mahasiswa, pelajar, tokoh lintas agama hingga olahragawan dan kelompok difabel, dan Kelompk masyarakat.
"Tidak ada atribut yang berkaitan dengan pilpres atau pileg, yang ada hanya merah putih. Semua nanti pakai ikat kepala merah putih. Ini hanya kebetulan saja pelaksanaannya mendekati pemilu, tapi tidak ada kaitannya," ujarnya.
Namun hal ini diragukan Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.
Ia menilai kegiatan itu rawan pelanggaran netralitas ASN, karena dilakukan tepat 1 bulan sebelum pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden.
BPN mengingatkan pemerintah daerah setempat agar tidak menggunakan acara tersebut sebagai ajang kampanye.