Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto tersenyum mendengar ucapan Kivlan Zen yang menanggapi isu take down media.
Hal tersebut seperti tampak dalam Kabar Petang tvOne, Rabu (8/5/2019).
Mulanya, Kivlan Zen tegas menyatakan tidak setuju pada rencana Wiranto untuk menutup media.
• Beredar Foto Kivlan Zen Terima Surat Panggilan Kasus Hoax di Bandara Soetta, Dicekal ke Luar Negeri
• Jenderal TNI Ngamuk di Acara Kopassus, Banting Baret Merah
• REKOR PEMILU, di Kabupaten Ini Jokowi-Maruf Menang 100%, Prabowo-Sandi 0, Partisipasi Pemilih 100%
• Isi Percakapan di WA Terbongkar, Saling Kirim Foto Tak Senonoh, Remaja Ini Dipolisikan
• Pasukan Seragam Hitam Bersorban dan Peci Diejek Saat Kawal Demo di Bawaslu, Pendemo : Pencitraan!
Kilvlan Zen mengatakan bahwa tidak ada orang yang berwenang soal pemikiran seseorang.
"Apakah dibolehkan mencatat dan memantau pikiran, ucapan, dan tindakan seseorang?" tanya Kivlan Zen.
Menurutnya, wacana Wiranto itu sama dengan melanggar hak masyarakat untuk menyatakan pendapat.
"Menurut UUD 1945, itu melanggar pasal 28 E tentang HAM. Hak untuk hidup, hak untuk berbicara, hak untuk berorganisasi. Kalau kita dipantau, kita berbicara dan ucapan dan tindakan dipantau kemudian dibawa ke ranah hukum, itu adalah negara-negara totaliter," ujar Kivlan Zen.
Lantas, ia mengatakan tidak ingin Indonesia seperti China dan Korea Utara.
"Negara-negara sentris diktator proletar kayak China, kayak Korea Utara. Masa Indonesia mau ikut-ikutan? Itu namanya diktator," sambung dia.
Kivlan Zein lantas menegaskan bahwa Indonesia bebas untuk dapat menyatakan pendapat sehingga apapbila rencana Wiranto itu dilakukan, maka sama saja itu sebagai upaya mengubah Indonesia sebagai negara diktator.
Setelah itu, Wiranto melalui sambungan teleconference memberikan tanggapan.
Wiranto menegaskan, pernyataan Kivlan Zen itu tidaklah benar.
"Kita ini kan hidup di negara demokrasi. Negara yang sudah melaksanakan reformasi. Enggak mungkin kembali ke zaman Orde Baru," ujar Wiranto.
Wiranto menjelaskan, pihaknya memberikan kebebasan berpendapat tapi bertanggungjawab.
"Tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang tidak mengganggu kebebasan orang lain. Kebebasan yang tidak mengganggu atau katakanlah sesuatu yang mengancam keamanan nasional," ujarnya.