Baca tanpa iklan
"Kadang kita ngomong, oposisi, kita nggak kuat secara kultrual, kita nggak kuat dengar kata-kata yang beda.
Fahri Hamzah mengatakan bahwa DPR merupakan lembaga oposisi sehingga merupakan oposisi terhadap eksekutif.
Diketahui, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan diri untuk menjadi oposisi pemerintahan Jokowi kedua kalinya di periode 2019-2024.
Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mardani Ali Sera mengungkapkan, partainya sudah menyiapkan amunisi untuk mengritisi segala kebijakan Jokowi yang belum tuntas di 5 tahun terakhir.
“Amunisi utama niat membela rakyat di segala bidang, khususnya bidang ekonomi dan penagakan hukum,” kata Mardani sebagaimana dilansir Tribunjateng.com dari Wartakotalive.com, Selasa (2/7/2019).
Terdapat dua hal yang menjadi sorotan, pertama, kata Mardani, PKS akan mempertanyakan kondisi perekonomian Indonesia yang mandek selama lima tahun terakhir.
“Lima tahun mentok di 5 persen, mesti dikawal dan didorong serta dikritisi agar bisa 7 persen,” jelas pria yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua tim BPN Prabowo-Sandi itu.
Kata Mardani, PKS menuntut pemerintah untuk bisa membawa Ekonomi Indonesia ke angka pertumbuhan 7 persen di periode ke dua kali ini.
“Mesti dimudahkan investasi dalam dan luar negeri untuk membuka lapangan kerja dan mendefinisikan produk yang diekspor,” jelas Mardani.
Misalnya saja kata Mardani dalam produk-produk kemaritiman dan pertanian serta kebijakan manufaktur.
“Intinya pemerintah harus bergerak cepat mencapai pertumbuhan 7 persen,” ujarnya.
Kedua, soal KPK, Mardani menyoroti kelemahan KPK.
PKS mengritisi kasus Novel Baswedan yang mendek selama 2 tahun terakhir.
“Kasus Novel Baswedan yang belum selesai menunjukan komitmen yang kurang,” kata Mardani.
Mardani juga memastikan jika partainya kali ini akan menjadi oposisi yang konstruktif dan kritis untuk pemerintah.