Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM, DENPASAR - Ketua Panitia Kongres V PDIP, I Wayan Koster mengatakan tak ada perubahan struktur organisasi partai dalam sidang Kongres V PDIP di Bali 2019.
"Struktur tak ada perubahan, tetap 27 personil," tuturnya.
Saat disinggung posisi sekretaris DPP PDI Perjuangan yang kian marak jadi perbincangan publik, setelah Megawati kembali mengukuhkan namanya sebagai Ketua Umum partai, Koster mengatakan kewenangan penuh ada pada Ketum yang merupakan formatur tunggal.
• Jika Gunung Agung di Pulau Bali Meletus, Ilmuwan NASA Malah Berbahagia. Ini Alasannya
• Mata Suhardjo Berkaca-kaca Melihat Motornya Terparkir di Halaman Mapolres Pemalang
• Mantan Preman Melamar Jadi Anggota TNI, Datang dengan Kaos Singlet dan Rambut Gondrong, Hasilnya?
• Wanita Semarang Ini Shock Melihat Adiknya Ditemukan Tanpa Busana Dikelilingi 4 Pria Dekat Posyandu
Ada dua nama kandidat yang terdengar kuat, Hasto Kristiyanto (Sekjen periode 2015-2020) dan Ahmad Basarah yang menjabat Wakil Ketua di MPR RI.
Tentang munculnya dua nama itu, Koster yang juga Ketua DPP PDIP Bali mengemukakan masih ada 1 malam untuk Ketum berkerja menentukan formasi di struktur partai.
"Ketum terpilih punya kewenangan penuh, formatur tunggal, saya tak tahu hatinya ibu Mega," ungkapnya.
Ditanya apakah di dalam AD/ART partai, kader bisa menjabat 2 kali posisi jabatan yang sama, seperti Hasto, Koster menjelaskan dalam aturan partai belum ada yang mengatur hal tersebut.
"Tak ada larangan, tak ada juga yang menyuruh," tuturnya.
Sementara saat dikonfirmasi, Hasto Krisiyanto yang statusnya saat ini demisioner, mengatakan menyerahkan sepenuhnya kepafa ketua umum soal opsi dirinya jadi sekjen partai.
"Nanti Bu ketua Umum ya," ucapnya.
Disinggung nama Ahmad Basarah, Hasto menyebut sosok Wakil Ketua MPR tersebut baik.
Terlebih Basarah merupakan doktor ideologi pancasila
"Sebagai partai pelopor kita memerlukan orang yang paham ideologi seperti itu," tuturnya.
Bila dipercaya kembali jadi sekjen, Hasti menerangkan dalam konteks sejarah partai, kader harus siap ditugaskan apa pun.
Menurutnya, jadi anak ranting juga tidak kalah terhormat karena Ketua Umum selalu menegaskan sebagai petugas partai, kader punya tanggung jawab yang sama.
Kewajiban yang sama dalam menjaga citra partai.
"Kalau urusan sekjen atau anak ranting itu, kita tidak pernah membedakan pangkat politik," ujarnya.
"Segala sesuatu nanti Ibu Ketua Umum yang mengatur didalam kewenangan beliau sebagai formatur tunggal," sambungnya.
Ditanya apakah bisa menjabat 2 kali?
Hasto menjelaskan di dalam AD/ART partai hal tersebut belum dibahas.
"Nanti kita tunggu hak anggota, saya sudah tidak punyak hak dalam menyampaikan kebijakan karena sudah demisioner, utusan yang punya kedaulatan," ungkapnya.
Megawati Soekarnoputri kembali menjabat sebagai ketua umum untuk periode 2019-2024.
Keputusan itu ditetapkan Kamis (8/8/2019) setelah Megawati mendapatkan permintaan secara resmi dari pengurus partainya.
Kongres digelar selama tiga hari, sejak 8 hingga 10 Agustus 2019 di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali.
Megawati pun sudah diambil sumpahnya sebagai ketua umum dalam rapat pleno Kongres V PDIP yang dilaksanakan secara tertutup.
Setelah keputusan ini, publik menanti-nanti siapa yang akan mengisi struktur dalam pengurusan DPP PDIP.
Mengenai hal ini, kader PDIP Masinton Pasaribu mengatakan pihaknya belum mengetahui nama-nama yang nantinya akan masuk dalam struktur DPP PDIP.
Menurutnya, hal tersebut semuanya dikembalikan kepada hak prerogatif Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum PDIP.
"Sampai saat ini siapa nama-namanya (yang masuk struktur DPP) belum ada yang tahu.
Hanya ibu ketua umum yang tahu.
Kita belum melihat isi dompetnya dan isi tas catatan dari ibu Mega," kata dia.
Hal itu Masinton sampaikan usai diskusi Demokrasi Arus Bawah (Kisah Perlawanan Terhadap Rezim Otoriter) di Prime Plaza Hotel, Sanur, Denpasar, Jumat (9/8/2019).
Selain Masinton dalam diskusi serangkaian Kongres V PDIP itu hadir pula aktivis 1998 lainnya yang juga kader PDIP, Adian Napitupulu.
Masinton menyarankan untuk menunggu sampai masa pengumuman struktural DPP PDIP yang akan dilaksanakan pada Sabtu (10/8/2019).
Sehari sebelumnya, Megawati Soekarnoputri membantah isu adanya pemilihan ketua harian pada saat Kongres V.
"Saya tetap ketua umum yang diberi hak prerogatif dan membentuk DPP partai," ujar Megawati saat memberikan keterangan seusai pengukuhan dirinya sebagai ketua umum.
Megawati mengaku mendengar berbagai wacana mengenai munculnya jabatan baru di partainya, seperti ketua harian dan wakil ketua umum.
Ia menilai, wacana tersebut muncul karena percepatan Kongres V.
Jika mengacu pada Kongres IV pada 2015, seharusnya Kongres V digelar di 2020.
"(Muncul pertanyaan) Apakah Ibu takkan jadi ibu ketua umum lagi, apakah Ibu akan menyerahkan kepada ketua harian."
"Apakah Ibu akan bikin posisi wakil ketua umum."
"Sekarang sudah kelihatan, semua itu tidak ada," kata Megawati. (*)
• Heboh Aviani Pelajar Pekalongan Beli Motor Pakai Uang Koin, Hasil Nabung 5 Tahun Diangkat 4 Orang
• Gempar Karung Berisi Tulang Manusia Ditemukan Warga Desa Cerih, Diketahui Namanya Nurkhikmah
• Orang Tak Dikenal Tembak Mobil Sedan yang Dikendarai Ahmadi di Wedarijaksa Kabupaten Pati
• Ini Ucapan Selamat Idul Adha Bahasa Indonesia, Cocok Dibagikan di WA, FB, IG dan Twitter