Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM- Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot mengaku kangen dengan Anies Baswedan.
Hal tersebut disampaikan Djarot di ILC pada Selasa (12/11/19).
Mulanya, Djarot berterimakasih kepada ILC yang telah mengundangnya.
Namun, Djarot mengaku kecewa lantaran Anies Baswedan tidka bisa datang ke ILC.
Padahal, Djarot mengaku ingin mmeinta kejelasan kepada Anies agar persoalan APBD ini clear.
"Saya berharap pak Anies bisa datang, kita berharap supaya kita bisa mengetahui secara jernih dan sistem anggaran yang dijalankan," ujarnya.
Djarot lalu mengaku kangen dengan Anies Baswedan.
"saya juga kangen sama Pak Anies," ujar Djarot.
• BERITA LENGKAP: Mayat Mbak Rini Tak Berbusana Tewas Setelah Berhubungan Intim, Pelaku Satu Keluarga
• Dihargai Rp 14 Miliar Jika Bisa Tangkap Wanita Cantik Ini, 100 Orang ISIS Terbunuh di Tangannya
• Antonio Conte Akui Sudah Siksa Pemain Inter Milan, Tapi Karena Hal Ini
• Kereta Api Kalijaga Solo-Semarang Dikabarkan Resmi Berhenti Beroperasi, Ini Penjelasan PT KAI
Djarot lalu menceritakan awal mulanya ia duduk di kursi wakil gubernur.
"Saya masuk di DKI Desember 2014, ada kekosongan wakil gubernur dan saya masuk, Pak Jokowi naik jadi presiden, dan pak Ahok dilantik Gubernur, prosesnya sangat cepat sekitar 2 bulan, saat itu ada perpu no 1 tahun 2014 sehingga Pak Ahok berhak mengajukan calon yang ia pilh tanpa melalui pemilihan di DPRD," ujarnya.
Saat itu Djarot ditawari Ahok untuk jadi wakil Gubernur.
"Lalu saya minta Pak Ahok tanya ke Bu Megawati selaku ketua umum partai, bu Mega setuju lalu diajukan ke Presiden Jokowi dan saya langsung dilantik Pak Ahok," ujarnya.
Setelah ditetapkan menjadi Wakil Gubernur, Djarot mengaku banyak belajar terkait sistem birokrasi dan masyarakat.
Lalu Djarot menjelaskan awal mula adanya sistem E Budgeting.
"Bahwa APBD adalah uang rakyat yang dikelola pemerintah dan yang bertanggung jawab adalah kepala daerah," ujar Djarot
"Maka anggaran uang rakyat dikelola sebaik mungkin dan dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Djarot mengaku berdiskusi soal anggaran dengan Ahok dan menemukan kejanggalan.
"Bahwa anggaran sebelum di Jakarta digunakan macam-macam, sehingga barang dan jasa yang tidak dibutuhkan DKI Jakarta dianggarkan dan dieksekusi, munculnya masuk UPS yang harganya triliunan," ujarnya.
Djarot menemukan adanya sekolah dengan perlatan olahraga yang lengkap.
Sehingga saat itu, Ahok memberikan sanksi bagi oknum tersebut.
"Adanya sekolah yang memiliki alat olahraga, seperti fitnes, nah inilah DKI, banyak oknum yang sengaja memasukkan anggaran dan disetujui dan diberikan, dan oknum tersebut harus masuk penjara," ujar Djarot.
Sehingga saat itu Djarot dan Ahok sepakat untuk menggunakan sistem e-budgeting agar transparan.
"Sehingga ukurannya kinerja, maka strateginya harus kita ubah, anggaran tidak sekedar follow function, maka anggaran harus mengikuti program prioritas," ujar Djarot.
Djarot lalu mencontohkan anggaran yang termasuk program prioritas.
"Misalnya di pendidikan, anak nggak boleh putus sekolah karena biaya, maka digelontorkan biaya berupa Kartu Jakarta Pintar (KJP), yang diberikan secara cashless dan kita bisa melacaknya betul," ujar Djarot.
Djarot lantas membahas soal lem aibon dan ATK senilai 1,6 triliun.
"Yang kemarin ramai itu yang salah yang meng-input, dia harus bertanggungjawab, siapa yang memasukkan anggaran itu akan bisa dilacak, karena SKPD itu ada pasword, hanya dia yang bisa merubah, jadi nggak bisa sembarangan," ujarnya.
Djarot lantas mengatakan bahwa pemprov DKI Jakarta adalah satu-satunya pemerintahan yang berani memasukkan satuan budgetnya secara transparan.
Djarot menceritakan bahwa tahun 2014 anggota dewan banyak yang tidak setuju.
"Saat itu anggaran dari pemrov diajukan di DPRD dan disetujui, lalu diajukan ke Kemendagri, ternyata DPRD juga membuat anggaran sendiri, sehingga double saat itu, dan itu bikin kisruh," ujarnya.
Djarot menceritakan bahwa saat itu banyak anggaran untuk sosialisasi perda senilai hampir 12 triliun.
"Dan saat itu Pak Ahok marah betul, dia mabil stabilo dan mencoret anggaran tersebut," ujarnya.
Djarot lalu mengungkapkan bahwa dari kejadian tersebut, maka anggaran dibuat tranparan agar bisa dilihat oleh publik.
"Nah kalau ada yang seperti ini, kita bisa tahu siapa yang melakukan itu dan bisa diberikan sanksi," ujar Djarot.
(*)
• Djarot Kritik Pembangunan Trotoar Jakarta di Era Anies Baswedan
• Viral Warga Kebumen Curhat Jalan Menuju Rumah Akan Dipagar, Pemilik Tanah Minta Sewa yang Fantastis
• Inilah Wajah Diduga Pelaku Bom Bunuh Diri di Medan yang Terekam CCTV