Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Ali Lubis selaku kuasa hukum dari Mulan Jameela mengatakan kliennya tak ada keterlibatan dengan investasi bodong MeMiles.
Ia mengatakan Mulan Jameela hanya memenuhi undangan untuk tampil dalam acara yang digelar oleh perusahaan investasi tersebut.
"Gak ada kaitan dan justru gak tahu menahu soal MeMilies ini," kata Ali Lubis kepada Tribunnews.com, Selasa (14/1/2020).
"Justru mbak Mulan hadir dalam suatu acara hanya memenuhi undangan untuk menyanyi saja," tuturnya.
Terkait kapan dan dimana Mulan Jameela tampil dalam acara MeMiles, Ali Lubis mengaku belum menanyakan kembali kepada kliennya tersebut.
• Kisah Suminem Pakai BPJS hanya Jika Darurat dan Berobat Alternatif sebagai Pendamping Pengobatan
• Inilah Makna dan Arti Ukiran Watu Bumi Keraton Agung Sejagad Menurut Pembuatnya Mpu Wijoyo Guna
• Pengakuan Via Vallen ke Boy William, Sebelum Terkenal Pernah Ngamen hingga Dilarang Ayah
• Dijerat Dua Pasal, Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat Terancam Penjara 10 Tahun
"Persisnya kapan saya nggak tahu, nggak nanya kemarin," katanya.
Ali Lubis juga menegaskan bahwa kliennya itu tidak sama sekali mengikuti investasi yang menjanjikan omzet ratusan miliar rupiah itu.
"Gak ada (investasi) sama sekali, karena kan saya udah diskusi dengan mbak Mulan," ucapnya.
Polda Jawa Timur berniat meminta izin Presiden Jokowi untuk memanggil Mulan Jameela yang kini sudah berstatus sebagai anggota Dewan.
Pihak Mulan juga sudah menyatakan akan hadir jika pihak kepolisian sudah mengantongi izin dari Presiden Joko Widodo untuk dilakukan pemeriksaan.
Jika Tanpa Izin Presiden, Mulan Jameela Tak Akan Hadiri Pemeriksaan Polisi
Polda Jawa Timur berniat panggil Mulan Jameela terkait kasus investasi bodong MeMiles yang menyeret sederet nama artis. Apa tanggapan istri Ahmad Dhani?
Melalui Kuasa Hukumnya, Mulan Jameela bereaksi.
Ali Lubis selaku kuasa hukum Mulan mengatakan kliennya akan memenuhi panggilan Polda Jawa Timur jika sudah ada izin dari Presiden Joko Widodo.
Ini karena status Mulan Jameela sebagai anggota DPR RI.