Baca tanpa iklan
“Jadi, program itu masih berlaku.
Pertama kita harus waspada.
Jalankan apa yang diamanahkan di surat edaran bupati.
Merupakan kewajiban kecamatan dan puskesmas beserta masyarakat mengadakan PSN.
Utamanya kita adakan penyuluhan, kemudian gerak bersama, setiap komponen harus terlibat aktif.
Dengan begitu masyarakat akan mandiri,” tegas dia.
Menurut Joko, dengan adanya tantangan lonjakan jumlah penduduk, masyarakat mesti dilatih agar mandiri dalam pencegahan DBD.
Lini kedua pencegahan DBD, lanjut dia, ialah melakukan kunjungan ke rumah warga, mengadakan penyuluhan door to door.
Setelah itu, lanjut dia, dengan tetap menjalankan PSN, barulah langkah fogging ditempuh.
“Fogging pun harus dilakukan secara selektif.
Disesuaikan dengan penderitanya.
Kami tidak mungkin percaya begitu saja pada laporan masyarakat tanpa pengecekan lebih lanjut.
Misal dilaporkan ada tujuh, padahal yang gejala DBD hanya satu,” ujar Joko.
Ia mengatakan, laporan masyarakat akan tetap pihaknya terima.
Namun, Puskesmas setempat akan terlebih dahulu melakukan penyelidikan epidemiologi.