Baca tanpa iklan
Selain itu pemerintah juga memberikan relaksasi untuk pelanggan 900 VA. Golongan itu akan diberikan diskon tarif sebesar 50% dengan masa pemberlakuan yang sama.
"Sedangkan pelanggan 900 VA jumlahnya 7 juta pelanggan akan didiskon 50%. Artinya bayar separuh untuk April, Mei dan Juni 2020," tuturnya.
Menanggapi kebijakan presiden itu, Manager Humas PLN UID Jateng-DIY, Haris, menyatakan kebijakan itu belum bisa dilaksanakan
"Meski Presiden mengatakan akan ada pemotongan hingga penggratisan, tapi tidak bisa dilakukan secara langsung," kata Haris, kepada Tribunja Jateng via sambungan telepon, Selasa (31/3).
Menurutnya, secara korporasi PLN juga butuh rekomendasi resmi dariKementerian BUMN dan Dirjen Ketenagalistrikan,mengenai kebijakan terbaru di tengah wabah Covid-19.
"Kami akui pemerintah sebagai regulator yang mengatur hargalistrik, dan PLN sebagai pelaksana. Namun kami juga menunggu edaran resmi dari Kementerian untuk melaksanakan apa yang dikatakan Presiden," jelasnya.
Ditambahkannya, hingga kini belum ada rekomendasi yang turun mengenai pemotongan hingga penggratisan.
"Kalaupun ada edaran resmi pasti kami informasikan ke masyarakat secara langsung," jelasnya.
Gelontorkan Rp 405,1 Triliun
Untuk menykseskan penanganan covid-19, pemerintah menggelontorkan anggaran melalui APBN 2020 sebesar Rp 405,1 triliun.
Besaran anggaran tersebut ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Stabilitas Perekonomian di masa pandemi corona. Total anggaran tersebut salah satunya akan dialokasikan untuk belanja di sektor kesehatan sebesar Rp 75 triliun.
"Anggaran bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan terutama pembelian APD, pembelian alat-alat kesehatan seperti test kit, reagen, ventilator dan lain-lain," ujar Jokowi melalui sambungan konferensi video, Selasa (31/3).
"Dan upgrade rumah sakit rujukan termasuk wisma atlet, insentif dokter, perawat dan tenaga rumah sakit serta santunan kematian tenaga medis serta penanganan permasalah kesehatan lainnya," lanjut Presiden.
Selain itu, dari total anggaran Rp 405,1 triliun tadi, sebesar Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat.
Sisanya, Rp 110 trilliun, akan dialokasikan untuk perlindungan sosial. Program perlindungan sosial mencakup anggaran Kartu Prakerja, cadangan logistik sembako, dan subsidi listrik bagi pelanggan dengan 450 VA dan 900 VA.
"Dan Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan dan pembiayaan dunia usaha khususnya terutama UMKM," lanjut Jokowi.
"Antisipasi kebutuhan pokok, pemerintah mencadangankan Rp 25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok serta operasi pasar dan logistik," imbuh Jokowi.
Jokowi berharap penambahan anggaran ini dapat efektif menangani masalah Covid-19, baik dari sisi kesehatan masyarakat maupun terkait sosial ekonomi. (kpc/dtc/bud)