"Saya rasa mencapai 50 persen lebih KK (kartu keluarga) bingung mencari makan kalau ini diberhentikan grek. Suplai pemerintah harus dihitung.
Kalau pemerintah sudah memberikan suplai ternyata mereka dihitung masih punya celah tidak bisa lawan aktifitas dan berbelanja bahan makanan apa yang terjadi di kota ini? Harus dihitung," tegasnya.
Lebih lanjut, kata Hendi, adanya pertimbangan itu bukan berarti pihaknya tidak ingin mengajukan PSBB.
Keputusan PSBB tidak dapat diambil secara tiba-tiba tapi harus dicermati dengan baik dan benar.
Rencananya, Pemerintah Kota Semarang akan mengundang sejumlah stakeholder di antaranya beberapa pakar, tokoh masyarakat Kota Semarang, para pengusaha, dan stakeholder lain untuk membicarakan terkait penerapan PSBB.
"Tadi pagi kawan-kawan dokter berdiskusi dengan kami. Rencananya, kami undang Forkopimda nanti Siang.
Kami berdiskusi mengenai ini. Saya tidak mau emosional mengajukan PSBB atau tidak. Saya ingin semua terlibat," tambahnya. (eyf)