Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengumumkan ada 83 checkpoint larangan mudik disiapkan untuk menghalau pemudik masuk Jateng.
"Akhirnya kita siapkan untuk meyambut peberlakuan pelarangan mudik, kita siapkan titik-titik untuk checking," kata Ganjar usai rapat dengan Plt Menteri Perhubungan Luhut Panjaitan beserta seluruh Gubernur di pulau Jawa ditambah Bali dan Lampung, Kamis (23/4/2020).
Checkpoint itu sebagai tindaklanjut larangan mudik yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo.
• Mobil Pribadi Tanpa Surat Gugus Tugas Covid-19 Dilarang Masuk Jateng, Mulai 24 April-7 Mei 2020
• Betrand Peto Menangis Sedih Tinggalkan Apartemen, Cegah Ruben Onsu Jual karena Alasan Ini
• Ini 15 Ucapan Menyambut Ramadhan 2020 yang Liris Menyentuh Hati
• Arif Sempat Tanyai Istrinya Sebelum Tewas Pesta Miras Oplosan dengan Siapa? Vera: Minum dengan Galon
Hal tersebut untuk mengantisipasi arus pemudik dari berbagai daerah ke Jateng.
Sebagai informasi, 83 checkpoint tersebut terbagi dua tingkatan.
Tingkatan pertama untuk melakukan pengawasan pemudik antar kabupaten dan tujuh cek poin untuk pengawasan antar provinsi.
Untuk cek poin antar provinsi berada di di terminal Tegal, gerbang tol Pejagan, terminal barang di Losari Brebes, Terminal Wanareja dan gerbang tol Pungkruk. Ditambah rest area Klonengan Slawi Tegal, dan terminal Dukuh Salam.
"Kalau Surabaya Raya (diberlakukan) PSBB, kita tambah tiga cek poin, di Sarang, Cepu dan Toyogo Sragen," kata Ganjar.
Semua cek poin tersebut bakal diaktifkan mulai Jumat (24/4/2020) besok sampai 24 Mei 2020.
Ganjar mengatakan dirinya telah minta izin kepada Menteri Perhubungan untuk melakukan improvement.
"Kita minta dinamis buka tutup jalurnya, terus kemudian umpama ada hukuman disuruh balik, kalau tidak balik, dikarantina," katanya.
Selain itu, Ganjar mengatakan improve yang dia lakukan juga mengenai persoalan merawat warga Jateng yang berada di luar daerah.
Yaitu tentang bagaimana kelangsungan hidupnya, sampai masalah konsumsi sehari-hari mereka.
"Saya sampaikan bagaimana warga jateng di luar Jateng, termasuk DKI Jakarta?"
"Kalau memang itu nanti tidak bisa dijamin kami dikasih tahu, akan kami buat posko di Jakarta untuk dapur umum agar mereka bisa dibantu lah dan itu disetujui," katanya.