Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -- Menindaklanjuti larangan mudik yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan cek poin atau pos pengawasan di 83 titik.
Cek poin tersebut untuk mengantisipasi arus pemudik dari berbagai daerah.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyatakan turunan aturan pelarangan mudik yakni dengan mendirikan cek poin.
"Untuk mengawal pemberlakuan laragan mudik, kami siapkan titik-titik untuk checking," kata Ganjar, melalui keterangan tertulis, Kamis (23/4).
83 cek poin tersebut terbagi menjadi dua golongan. Tujuh cek poin untuk pengawasan antarprovinsi, dan untuk pengawasan pemudik antarkabupaten.
Untuk antarprovinsi terletak di daerah sisi barat dan timur Jateng.
Yakni di Terminal Kota Tegal, gerbang tol Pejagan Brebes, terminal barang Losari Brebes, Terminal Wanareja Cilacap dan gerbang tol Pungkruk Sragen.Serta, rest area Klonengan Margasari Slawi Kabupaten Tegal, dan terminal Dukuh Salam Slawi.
"Kalau Surabaya Raya (diberlakukan) PSBB, kami tambah tiga cek poin, yakni di Sarang Rembang, Cepu Blora, dan Toyogo Sragen," jelasnya.
Semua cek poin tersebut bakal diaktifkan mulai Jumat (24/4) hingga 24 Mei 2020.
Beberapa sanksi pun sudah disiapkan jika seandainya ada warga yang tetap nekat mudik. Ada hukuman disuruh balik arah, kalau tidak, akan dikarantina.
Terkait warga Jateng yang masih di tanah perantauan, Ganjar minta ada improvisasi. Yaitu terkait tentang bagaimana kelangsungan hidup, sampai masalah konsumsi sehari-hari mereka.
"Saya sampaikan bagaimana warga Jateng di luar Jateng, termasuk DKI Jakarta. Kalau memang itu nanti tidak bisa dijamin kami dikasih tahu, akan kami buat posko di Jakarta untuk dapur umum agar mereka bisa dibantu," imbuhnya.
Sementara itu, menyusul kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Semarang akan memantau apabila terjadi pergerakan mudik dari sejumlah pintu masuk Kota Semarang.Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, mengatakan, semua pintu masuk dan jalur protokol akan diberi pos pantau. Tim pos pantau akan mulai berjalan efektif pada Senin (27/4).
Petugas akan mengecek apakah para pengendara menggunakan masker. Jika tidak menggunakan masker, petugas akan meminta mereka untuk berhenti.
"Kami lihat yang tidak pakai masker suruh berhenti, diingatkan. Kalau punya masker suruh pakai, kalau tidak kami harap petugas punya masker untuk diserahkan," paparnya, Kamis (23/4).
Pos pantau ini, menurut Hendi, dibentuk dalam rangka melakukan patroli lebih masif guna menekan penyebaran covid-19 sekaligus mengimplementasikan kebijakan presiden terhadap larangan mudik.