Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, menyatakan dirinya tak mengatur siapa saja yang mendapat jatah alokasi ekspor benih lobster yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP).
Dia menegaskan, seluruh pemberian izin ekspor di KKP yang diberikan pada sejumlah pengusaha sudah sesuai prosedur.
Kalaupun ada kader Gerindra yang mendapatkan izin ekspor, itu karena dianggap sudah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan.
• 25 Tenaga Medis RSUD Dr Moewardi Solo Reaktif Hasil Rapid Test, Ganjar Perintahkan Swab
• Taksi Online Terbakar saat Menunggu Penumpang, Diduga karena Arus Pendek
• Klasemen Liga Italia Pekan Ke-32: Lazio Gagal Kejar Juventus, Kini Ditempel Ketat Atalanta
• Kisah Pilu Bocah 12 Tahun Diperkosa Ayah Tiri Kemudian Dinikahkan dengan Pria 44 Tahun
"Yang memutuskan (perusahaan mana yang boleh mengekspor benih lobster) juga bukan saya, tetapi tim. Surat pemberian izin itu tidak dari menteri, tetapi dari tim yang sudah ada," kata Edhy seperti dilansir dari Kompas.com, Minggu (12/7/2020).
Dia mengungkapkan, bahwa siapapun yang ingin mendaftar ekspor benih lobster diserahkan kepada tim.
Tim lintas direktorat tersebut yang nanti akan memutuskan sesuai regulasi yang berlaku apakah suatu perusahaan sudah memenuhi syarat atau belum.
"Ada cerita-ceritanya saya yang menentukan salah satu perusahaan. Tidak benar itu. Sudah ada timnya. Tim budi daya, tim perikanan tangkap, karantinanya, termasuk saya libatkan irjen. Semuanya terlibat, ikut turun tangan," tegas dia.
Ia menegaskan, alasan utamanya mengeluarkan izin tersebut ingin menghidupkan kembali puluhan ribu nelayan penangkap benih yang kehilangan pekerjaan dan mendorong majunya budi daya lobster nasional tanpa mengabaikan keberlanjutan.
"Saya tidak peduli di-bully, yang penting saya berbuat yang terbaik untuk masyarakat saya. Saya enggak takut dikuliti, karena yang saya perjuangkan bagaimana masyarakat kita bisa makan, dan itu sesuai perintah Presiden," ujar Edhy.
Seluruh pemberian izin ekspor di KKP yang diberikan pada sejumlah pengusaha sudah sesuai prosedur.
Kalaupun ada kader Gerindra yang mendapatkan izin ekspor, itu karena dianggap sudah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan.
”Ada (eksportir benih lobster) yang dituduh dekat dengan saya, orang (Partai) Gerindra, dan sebagainya. Saya enggak tahu,” ujar Edhy.
Edhy yang berasal dari Partai Gerindra menampik informasi terkait kedekatannya dengan calon eksportir benih lobster.
Menurut dia, izin ekspor benih lobster sudah diberikan ke 26 perusahaan dan akan bertambah menjadi 31 perusahaan.
"Kalau ada tiga orang yang secara langsung berkorelasi dengan saya, kira-kira salah enggak?
Apakah karena saya sekarang menteri, teman-teman saya enggak bisa berusaha?” ungkap Edhy.
Menurut menteri asal Sumatera Selatan ini, yang terpenting adalah keadilan dalam perdagangan.
Dia juga menegaskan, calon eksportir benih lobster tidak melibatkan orang terdekat dan keluarganya.
Sebagai informasi, jumlah perusahaan yang mendaftar dan mendapatkan rekomendasi terus bertambah meski keputusan pemerintah untuk melegalkan ekspor benih lobster menuai polemik di dalam negeri.
Legalisasi ekspor benih lobster diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No 12/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Negara Republik Indonesia, yang ditetapkan pada 4 Mei 2020.
(Sumber: KOMPAS.com/Fika Nurul Ulya | Editor: Yoga Sukmana, Bambang Djatmiko)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kader Gerindra Jadi Eksportir Lobster, Edhy: Keputusan Bukan Saya, Tapi Tim"
• Alasan Anies Baswedan Beri Izin Reklamasi, Ancol Akan Jadi Pusat Wisata di ASEAN dan Asia
• Hasil Liga Inggris Tadi Malam: Chelsea Kalah Menyakitkan, Rawan Digoyang Manchester United
• Hasil Liga Italia Tadi Malam: Lazio Kalah Lagi, Sudah Tiga Kali Berturut-turut
• Klaster Covid-19 di Secapa AD Ketahuan karena Bisul, Kini 1.280 Prajurit & Keluarga Positif Corona