Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno kembali menepis kabar Presiden Jokowi akan melakukan perombakan kabinet besar-besaran atau reshuffle kabinet. Menurut Pratikno, isu yang pertama kali dihembuskan oleh Indonesia Police Watch (IPW), dengan menyebut bahwa 18 menteri akan kena reshuffle, adalah isu yang tidak benar.
"Jadi kita semua terkejut dengan rilis yang mengatakan ada 18 menteri yang akan di-reshuffle. Itu tidak benar, karena hari-hari ini kita sedang konsentrasi luar biasa untuk menghadapi krisis kesehatan dan krisis perekonomian," kata Pratikno dalam keterangannya, Sabtu (22/8).
Pratikno menjelaskan bahwa saat ini semua menteri Kabinet Indonesia Maju beserta masing-masing jajarannya tengah bekerja keras menangani dampak pandemi corona. Ini juga sebagai respons dari arahan Presiden Jokowi, yang meminta agar memanfaatkan momentum kritis untuk lompatan kemajuan.
"Pak Presiden selalu perintahkan kepada menteri untuk fokus bekerja, fokus menyelesaikan krisis, dan fokus membajak momentum krisis ini untuk melakukan lompatan kemajuan di segala bidang. Jadi itu yang sudah disampaikan Pak Presiden kepada saya juga. Karena saya juga mengkonfirmasi perihal ini kepada beliau kemarin," ujar Pratikno.
Menurut mantan rektor Universitas Gadjah Mada itu, masyarakat sedang menanti kerja cepat pemerintah untuk menghasilkan solusi dalam mengatasi pandemi Covid-19. Ia juga memastikan semua menteri terus bersinergi satu sama lain dalam menangani krisis ini.
"Saat ini, rakyat Indonesia membutuhkan kecepatan kerja pemerintah dengan seluruh jajarannya dan juga dengan seluruh komponen bangsa agar kita bisa segera keluar dari krisis. Krisis kesehatan segera selesai, krisis perekonomian segera selesai. Dan justru kita sekali lagi melakukan lompatan kemajuan ke depan. Jadi tolong kita semuanya fokus untuk bekerja," ungkap dia.
Pratikno sebelumnya juga pernah menepis kemungkinan reshuffle kabinet usai Jokowi memperingatkan menterinya yang belum bekerja maksimal mengatasi krisis akibat virus corona.
"Pak Presiden menyampaikan mestinya lembaga-lembaga pemerintahan terutama kabinet bisa lebih bekerja maksimal dengan kinerja lebih baik. Itulah mengapa beliau menyampaikan teguran keras kepada kami semua," ujar Pratikno di Kemensesneg, Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (6/7).
Isu Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle pertama kali dilontarkan IPW beberapa hari lalu. Dalam keterangannya IPW mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi akan me-reshuffle kabinet usai pergantian Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
"Rotasi dan pergantian kabinet sepertinya akan dilakukan Presiden Jokowi setelah pergantian Panglima TNI," ucap Ketua Presidium IPW, Neta S Pane.
Neta merinci bakal ada 11 anggota kabinet yang akan dirotasi, dan 18 menteri akan kena perombakan. Nama-nama menteri yang disebut IPW akan kena reshuffle adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menkum HAM Yasonna Laoly, Menpora Zainudin Amali, Mendikbud Nadiem Makarim, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio, Menaker Ida Fauziyah, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan Mensos Juliari P Batubara.
Kemudian ada Menteri Kominfo Johnny G Plate, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Agama Fachrul Razi dan Kepala Bulog Budi Waseso.
Isu reshuffle itu kemudian langsung dibantah Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman. "Tidak ada reshuffle," ucap Fadjroel di Jakarta, Jumat (21/8).
Sementara Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) Hasto Kristiyanto, mengatakan, pernyataan dari IPW itu tidak perlu ditanggapi serius, karena isu soal perombakan menteri semestinya datang dari Presiden Joko Widodo, bukan dari pengamat. "Reshuffle muncul dari Presiden. Bukan dari pengamat, bukan juga dari partai politik. Tapi dari Bapak Presiden," kata Hasto kepada wartawan dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (21/8).
Dia meyakini bahwa perombakan kursi jabatan pembantu Presiden itu menjadi hak prerogatif Jokowi yang sudah melalui tahap pertimbangan secara matang. Apabila memang Jokowi memilih untuk merombak jajaran pembantunya seperti periode pertama kepemimpinan Jokowi-JK lalu, maka Hasto menilai hal tersebut semata-mata untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. "Hal itu dilakukan sebagai sebuah pertimbangan yang matang untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan," ujar Hasto.
Apabila memang akan melakukan reshuffle, Jokowi disebut bakal memanggil pimpinan-pimpinan partai politik untuk berdialog.(tribun network/yud/ham/dod)