Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM, SOLO - Mayoritas partai pemilik kursi di DPRD Kota Solo telah memilih merapat ke poros PDI Perjuangan dalam putaran Pilkada 2020.
Sebut saja, Golkar, Gerindra, PAN, dan PSI telah mengisi gerbong poros partai besutan Megawati Soekarnoputri itu.
Mereka lebih memilih mendukung pasangan Gibran Rakabuming Raka - Teguh Prakosa ketimbang berkoalisi membentuk poros penantang.
• Inilah Rincian Rencana Pembelian Alutsista Tahun 2021 untuk TNI AD, TNI AU, TNI AL
• Bajo Penantang Gibran Lolos Verifikasi Pilkada Solo, PKS: Selamat, Nanti Bisa Berkompetisi
• Honda Umumkan Marc Marquez Pamit dari MotoGP 2020 Dalam Tiga Bulan Ke Depan
• Viral Video Bocah Tenggelam di Teluk Awur Jepara, Berhasil Diselamatkan Warga
Partai parlemen kini hanya menyisakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), si pemilik 5 kursi.
Ketua DPD PKS Kota Solo, Abdul Ghofar Ismail mengatakan pihak sampai saat ini masih menelaah regulasi yang bersinggungan dengan Pilkada Solo 2020.
"Tentunya, kita melihat peraturan, diantaranya Undang-Undang ataupun PKPU. Sikap apa yang boleh diambil partai," kata Ghofar kepada TribunSolo.com, Sabtu (22/8/2020).
Dari penelaahan regulasi itu, lanjut Ghofar, bisa memastikan apakah sebuah partai harus 'dipaksa' menyalurkan ke salah satu calon atau tidak.
"Apa yang bisa dilakukan partai, seperti PKS yang sebenarnya ingin memberikan kompetisi yang sehat di Pilkada Solo, tapi ternyata aspirasi kita, kader, dan konstituen tidak tersalurkan," urai dia.
"Apakah harus dipaksa nenyalurkan ke salah satu calon atau boleh abstance? kita harus lihat aturan dulu," tambahnya.
Selain itu, Ghofar menyampaikan saran dan pendapat kader pun juga akan didengarkan sebelum bersikap.
Ditambah lagi, kini pasangan bakal calon yang berlaga di Pilkada Solo 2020 telah bertambah.
Ya, pasangan bakal calon perseorangan, Bagyo Wahyono - FX Supardjo (Bajo) telah dinyatakan lolos verfikasi faktual.
Mereka kini telah masuk dalam bursa penantang pasangan Gibran-Teguh.
"Kita belum bisa menyampaikan itu (sikap). Kita tidak bisa memutuskan sendiri," ucap Ghofar.
"Kita harus minta saran pendapat para kader dan konstituen, kita berkonsultasi dengan DPW, termasuk DPP," ujar dia.