TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang memperpanjang masa pencalonan atau pendaftaran calon untuk Pilkada 2020.
Sebelumnya KPU Kota Semarang telah membuka pencalonan selama tiga hari mulai 4 hingga 6 September 2020.
Namun hingga Minggu (6/9/2020) pukul 24.00, baru ada satu pasangan calon (paslon) yang mendaftarkan diri yakni pasangan petahanan Hendrar Prihadi dan Hevearita Gunaryanti Rahayu (Hendi-Ita).
• Jessica Iskandar Jujur Kepada Anak Tak Cocok dengan Richard Kyle, El Barack Masih Berharap
• Update Virus Corona Kota Semarang Senin 7 September 2020
• Ini Peran 5 Oknum TNI AL Tersangka Ciracas, 2 dari TNI AU Bebas, KSAD Ganti Rugi Rp 594 Juta
• Menabung 10 Tahun di Bank BRI Cabang Slawi, Eli Tak Menyangka Bisa Menangkan Hadiah 1 Unit Mobil
Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom mengatakan, sesuai PKPU 3/2017 apabila selama proses pendaftaran hanya satu paslon yang mendaftar, maka perlu dilakukan proses penundaan pendaftaran.
Penundaan tersebut ditandai dengan diterbitkannya SK KPU nomor 415 dan 416. Selain penundaan pendaftaran, pihaknya juga memperpanjang masa pendaftaran.
Rencananya, KPU akan melakukan sosialisasi kepada partai politik dan ormas.
Kemudian, perpanjangan pendaftaran akan dilakukan pada 10-12 September.
"Nanti perpanjangan pendaftaran juga akan dilakukan di Hotel Patra seperti pendaftaran kemarin.
Mulai hari ini kami sosialisasikan ke parpol dan ormas," ucap Nanda, sapaan akrabnya, Senin (7/9/2020).
Menurut Nanda, meski sembilan partai politik yang memiliki kursi parlemen sudah memberikan dukungan kepada pasangan petahana, selama proses perpanjangan pendaftaran nanti masih memungkinkan parpol mencabut dukungan.
Pasalnya, dalam mekanisme dukungan ada dua hal yakni syarat calon dan syarat pencalonan.
Syarat calon, katanya, lebih bersifat administratif, sedangkan syarat pencalonan harus ada form B KWK parpol dan B1 KWK.
"Form B itu rekomendasi dari DPP.
Kalau tiba-tiba rekomendasi dari DPP berubah, hasilnya akan beda.
Itu yang punya ranah DPP, rekom bukan ditingkatan kabupaten tapi nasional.