Baca tanpa iklan
Ini pasti anasir-anasir, ya kan.
Anasir yang dibiayai oleh asing.
Nggak mungkin seorang patriot bakar milik rakyat.
Demokrasi itu boleh demo. Masak bakar milik rakyat? Benar nggak?
Kalau sudah begitu kita harus waspada. Ini sikap saya," jelas Prabowo.
"Masak menganjurkan anak-anak muda itu untuk demo?
Saya lihat banyak nggak pakai masker dan kalau pakai masker pun kita bersentuhan dengan kawannya terlalu deket, ini kan sebetulnya Anda mencelakakan anak-anak kita.
Ini yang dalang ini tidak bertanggung jawab sama sekali.
Saya prihatin. Ini lagi (masa Covid)," ujarnya.
"Kita coba, kalau nanti UU ini tidak bagus, kalau pelaksanaannya tidak baik ya bawalah ke judicial review, bawalah ke Mahkamah Konstitusi.
Sudah berkali-kali kok dalam sejarah terjadi," kata Prabowo lagi.
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menjelaskan, DPR memiliki 7 hari kerja sejak disahkan dalam pembicaraan Tingkat II untuk melakukan proses editing terhadap suatu UU, termasuk Omnibus Law Cipta Kerja.
"Waktu 7 hari kerja merujuk pada pasal 1 butir 18 tata tertib DPR yang dimaksud hari kerja ada Senin sampai Jumat," kata Azis kemarin.
Adapun, total keseluruhan halaman UU Cipta Kerja sebanyak 812 halaman setelah melalui proses
editing.
"Total jumlah pasal dan kertas halaman sebesar 812 halaman berikut Undang-Undang dan penjelasan Undang-Undang Cipta Kerja.