Baca tanpa iklan
Penulis: M Zaenal Arifin
TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang berencana memulai pembelajaran tatap muka (PTM) seluruh sekolah di Kota Semarang mulai Juli 2021. Hal itu sebagaimana arahan dari Presiden dan Wali Kota Semarang.
Hal itu juga sesuai dengan surat keputusan bersama (SKB) empat menteri yang membolehkan PTM tanpa harus melihat zona Covid-19. Kepala Disdik Kota Semarang, Gunawan Saptogiri mengatakan, meski sudah ada SKB empat menteri tersebut, pihaknya tetap mempertimbangkan zona sebagai dasar pelaksanaan PTM.
"Nanti kalau zonanya kuning atau bahkan hijau, mulai dari TK, SD, dan SMP, kita terapkan PTM secara serentak. Tapi kalau zonanya oranye atau merah, PTM kita lakukan secara bertahap," kata Gunawan, dalam acara Ngobras dengan OPD, Senin (15/03/2021).
Gunawan menuturkan, persiapan pelaksanaan PTM sebenarnya sudah dilakukan sejak akhir 2020 lalu. Persiapan yang dilakukan yaitu melakukan simulasi pelaksanaan pembelajaran di masa new normal.
"Seluruh sekolah baik negeri maupun swasta, sudah melakukan persiapan. Ya kalau dibilang, 99 persen semua sekolah sudah siap (menjalankan PTM-Red). Memang ada 1 atau 2 sekolah yang belum persiapan. Tapi ini sedang proses," tuturnya.
Dikatakannya, pelaksanaan PTM di Kota Semarang sebenarnya akan dilakukan pada Januari 2021 lalu. Hanya saja, saat itu angka kasus penyebaran Covid-19 mengalami peningkatan. Padahal, seluruh sekolah di bawah naungan Disdik Kota Semarang mulai TK, SD dan SMP telah bersiap.
"Karena kasus Covid-19 meningkat, makanya PTM kita tunda dulu sampai kondisi normal," ujarnya.
Ia mengungkapkan, pembelajaran secara daring diakui ada kendala di awal. Namun setelah berjalannya waktu, para guru dan siswa mulai terbiasa menggunakan sistem online tersebut. Persoalan yang muncul kemudian yaitu adanya penurunan karakter siswa.
"Karena itu, mau tidak mau secepatnya kita harus melakukan pembelajaran tatap muka. Kami bersyukur vaksinasi berjalan dengan baik. Mudah-mudahan, paling lambat Juli 2021 sudah bisa tatap muka," paparnya.
Gunawan mengimbau kepada semua sekolah mulai dari TK, SD sampai SMP untuk mempersiapkan diri. Persiapan tersebut adalah terkait penerapan protokol kesehatan di lingkungan sekolah.
Untuk ruang kelas, katanya, juga diatur 50 persen dari kapasitas ruangan. Jika sebelumnya diisi 32 siswa, nantinya diatur maksimal hanya 16 siswa.
"Sekolah juga sudah menyiapkan tempat cuci tangan, hand sanitizer, cadangan masker, dan sebagainya. Mudah-mudahan itu nanti berjalan dengan baik," harapnya.Izin orangtua
Hanya saja, dari pendataan angket yang dilakukan setiap sekolah, diketahui belum semua orangtua mengizinkan anaknya untuk mengikuti PTM di tengah pandemi Covid-19.
Ia mengungkapkan, untuk tingkat SD, ada sekitar 65.000 orang tua siswa di Kota Semarang yang menyetujui PTM. Namun masih ada sekitar 15.000 orangtua siswa yang belum menyetujuinya. Atau ada seperlima dari jumlah siswa SD di Kota Semarang yang belum mendapat izin orangtua.
"Dalam kondisi apapun, guru harus memberikan pembelajaran kepada siswa. Sehingga meski nanti sudah PTM, siswa yang belum mendapat izin ke sekolah, tetap diberikan pembelajaran daring," jelasnya.
Dengan demikian, jika PTM sudah diberlakukan mulai Juli 2021 nantinya, pembelajaran tetap dilakukan dengan cara luring, daring dan juga visitasi ke rumah siswa.
Sementara, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah, Muhdi mendesak pemerintah daerah di Jawa Tengah untuk segera membuka sekolah. Menurutnya, pembelajaran tatap muka harus segera diterapkan mengingat adanya ancaman yang lebih besar di kalangan peserta didik yaitu loss learning atau kehilangan kesempatan belajar.
Menurut Muhdi, pelaksanaan PTM tidak harus menunggu Juli 2021, sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo. Justru, katanya, PTM harus dilakukan saat ini juga sehingga pada Juli mendatang atau tahun ajaran baru, seluruh komponen mulai guru, siswa, dan lainnya, sudah terbiasa.
"Jika baru dimulai Juli, itu nanti masih percobaan dulu beberapa sekolah. Artinya, tidak semua sekolah. Ini harus ada keberanian dari kepala daerah," katanya.
Ia melihat, persoalan pendidikan saat ini justru dikesampingkan. Hal itu karena seluruh sektor selain pendidikan, tidak ada larangan apapun. Bahkan mal, tempat wisata, bioskop, pesantren, juga diizinkan untuk beroperasi.
"Tapi ini kenapa sekolah justru dilarang. Padahal belum ada kasus temuan di sekolah. Kalau kasus yang ada di SMK Jateng, itu karena sistemnya boarding. Tapi kalau sekolah yang tidak boarding, tidak ada kasus," paparnya.
Karenanya, Muhdi mendesak agar sekolah dan perguruan tinggi segera diizinkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Jika masih ada kekhawatiran, menurutnya, bisa diatur dengan mengurangi kapasitas ruangan atau mekanisme lainnya. (*)