Baca tanpa iklan
Penulis: Mamdukh Adi Priyanto
TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Pemerintah melarang masyarakat untuk melakukan mudik Lebaran 2021. Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan Covid-19 No 13 Tahun 2021.
Surat itu berisi tentang Peniadaan Mudik pada Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah selama 6-17 Mei 2021.
Karena ada larangan tersebut, sejumlah upaya dilakukan pemerintah untuk menghalau pemudik. Dari melakukan penyekatan di batas provinsi hingga menyetop moda transportasi angkutan umum penumpang.
Larangan mudik ini merupakan tahun kedua selama pandemi berlangsung. Dari pengalaman mudik tahun lalu, sejumlah cara dilakukan warga untuk pulang ke kampung halaman.
Ada yang melalui jalur tikus hingga curi start atau disebut pemudik dini. Mereka pulang sebelum waktu larangan mudik.
Data di Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Perhubungan menyebut ada potensi warga melakukan mudik dini yaitu sekitar 20 persen. Sementara, potensi pemudik ke Jateng sekitar 4,6 juta.
Menyikapi hal ini, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta bupati dan wali kota agar tetap melaksanakan PPKM Mikro dan Jogo Tonggo.
"Pengelolaan PPKM Mikro jangan dilepas. Kita mesti memantau. Karena metode ini rasanya lumayan sukses. Sekali lagi tidak boleh lengah. Harus antisipasi kalau ada yang membolos (pemudik dini)," kata Ganjar, Selasa (13/4/2021).
Harus ada yang menjadi penanggung jawab ketika pemudik dini sampai kampung halaman atau daerah tujuan. Penanganan yang dilakukan bisa dengan dilakukan isolasi mandiri yang tersedia di tingkat RT, RW atau desa.
Kemudian, dilakukan tes covid untuk mengetahui yang bersangkutan terpapar atau tidak. Petunjuk teknis telah dijabarkan lengkap dalam instruksi PPKM Mikro dari pemerintah pusat.
Selain PPKM Mikro, ada juga Jogo Tonggo yang telah dicanangkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah jauh sebelum PPKM Mikro diimplementasikan dalam masyarkat.
Jogo Tonggo merupakan gerakan bersama yang mengusung esensi kearifan lokal masyarakat Jawa: gotong royong dalam bermasyarakat.
"Jogo Tonggo ini penting. Bisa disiapkan. Ini juga berbasis mikro di masyarakat. Masyrakat angkat kepedulian kepada tetangga sisi kanan dan sisi kiri. Spirit gotong royong ada di sini. Jadi praktik Pancasila dalam konteks pandemi tidak perlu hafalin Pancasila," ujarnya.
Dengan Jogo Tonggo, diharapkan komunikasi antar-masyarakat bisa terjalin. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan pun bisa langsung disikapi dengan sigap.