Bendahara DPD Partai Golkar Jateng ini menuturkan, sebetulnya tes perangkat desa yang berkali-kali terjadi masalah bisa diperbaiki dengan mengadopsi sistem seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
"Saya berpikir perguruan tinggi ini bisa menyelenggarakan tes perangkat desa seperti tes CPNS. Yang menggunakan sistem CAT, sehingga nilai bisa langsung diketahui oleh peserta. Jadi tidak ada kecurigaan dari peserta," imbuhnya.
Sementara, Sekretaris Umum Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI), Budi Kristianto enggan berkomentar terkait banyaknya polemik seleksi perangkat desa.
Perangkat Desa Urut Sewu, Ampel, Boyolali ini tidak menjawab ketika ditanya melalui pesan tertulis, terkait masalah proses seleksi yang banyak terjadi di Jateng.(mam)