Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, meminta kepada warga Jawa Tengah untuk tidak bepergian selama libur Natal dan Tahun Baru 2022 (Nataru).
Itu disampaikan untuk warganya yang di luar Jateng maupun yang sudah ada di wilayah Jateng.
Hal itu disampaikan Ganjar usai mengikuti Rapat Koordinasi secara virtual tentang Kesiapan Penerapan PPKM Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, Percepatan Vaksinasi serta Belanja Daerah APBD dan Rakor Kemiskinan yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian, Rabu (8/12/2021).
"Warga Jawa Tengah yang ada di luar Jawa Tengah, anda tinggal di situ saja nggak usah pulang. Rayakan Natal mungkin Tahun Baru di tempat itu. Sehingga tidak terjadi pergeseran yang banyak atau warga yang sekarang ada di Jawa Tengah, di Jawa Tengah saja tidak usah pergi ke mana-mana," katanya.
Ganjar meminta dukungan dari seluruh pihak untuk bisa mensukseskan keamanan dan kenyamanan saat Nataru selama tiga minggu tersebut.
Imbauan yang sama juga ditegaskan Ganjar kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak mengambil cuti.
"Untuk waktu tiga minggu kami butuh dukungan itu, sehingga kalau itu bisa dukung insyaallah kita akan bisa mengamankan ini cara kami inisiatif yang kita munculkan dari Jawa Tengah. Cuti ASN, nggak usah cutilah. Cuti mau apa, ya kan?," tandasnya.
Ganjar juga memastikan pihaknya siap menyesuaikan keputusan yang ditetapkan pemerintah dalam menghadapi libur Natal dan Tahun Baru.
Percepatan vaksinasi dan sosialisasi pengetatan protokol kesehatan pun segera dilakukan.
"Saya dari daerah meminta, pertama, pemerintah pusat untuk memastikan seluruh tamu dari luar negeri yang mau masuk ke Indonesia di pintu masuk itu ketat, itu permintaan kami," kata Ganjar.
Hal itu guna mengantisipasi masuknya varian baru virus Corona yakni Omicron yang mulai merebak.
Ganjar menegaskan pihaknya juga terus melakukan langkah preventif dengan sampling menggunakan Whole Genome Sequencing.
Tugasnya di daerah, kata Ganjar, untuk menggencarkan sosialisasi tentang pengetatan protokol kesehatan di masyarakat.
Langkah itu dibarengi dengan percepatan vaksinasi.
"Kami di daerah punya tugas untuk melakukan percepatan vaksinasi, kami punya tugas untuk melakukan sosialisasi penguatan pengetatan aturan tentang Prokes. Nggak bisa nggak, dan ini sudah mulai kita petakan," tegasnya.