TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Sebanyak 19 dusun dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Kendal telah melaksanakan pembangunan dari program bantuan keuangan khusus (BKK) berbasis dusun pada 2021.
Masing-masing dusun mendapatkan dana Rp 100 - 300 juta sebagai pilot project program BKK untuk pemerataan pembangunan daerah.
Bupati Kendal, Dico M Ganinduto menyayangkan, ada satu dusun yang melakukan pembangunan dari dana BKK tak sesuai dengan visi dan misi pemerintahannya.
Hal itu ia temukan setelah melakukan oengecekan hasil pembangunan secara berkala.
Kata Dico, dusun tersebut membangun wilayahnya hanya sekadar mempercantik tata ruang saja.
Tidak ada imbas yang signifikan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, ataupun menjadi sebuah solusi konkrit bagi permasalahan masyarakat.
Namun, Dico tidak menyebut dusun yang bersangkutan.
Kata dia, hal ini sepatutnya menjadi pengingat pemerintah desa lainnya agar tidak melakukan hal serupa ke depan.
"Ada satu pembangunan tidak prioritas, seperti enggak perlu dibangun, karena sekadar kerapihan wilayah saja. Ini yang tidak saya inginkan.
Karena harusnya sesuai kebutuhan masyarakat dan bisa menyelesaikan permasalahan. Ada satu dusun dari 19 pilot project yang sudah berjalan," terangnya saat mengecek hasil pembangunan di Desa Payung, Weleri, Selasa (1/3/2022).
Menurut Dico, ada tiga indikator pembangunan yang bisa dilakukan melalui dana BKK berbasis dusun.
Untuk pemberdayaan masyarakat, pemulihan ekonomi, dan harus sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kendal.
Pada 2022 ini, pihaknya bakal menggelontorkan dana BKK hingga Rp 60 miliar untuk 600-an dusun.
Masih tersisa 500-an dusun yang bakal diprogramkan pada 2023 mendatang.
Dico berharap, amanah dari pemerintah daerah ini tidak disalahgunakan oleh oknum atau sekelompok orang yang tidak bertanggungjawab.