Baca tanpa iklan
TRIBUNMURIA.COM, BLORA – Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati menyebut
upaya pengentasan kemiskinan di Blora harus dilakukan bersama-sama. Termasuk program satu OPD satu desa sampingan, intervensinya harus jelas.
Hal itu dikatakan Tri Yuli Setyowati saat rapat koordinasi bersama dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Blora, di Aula Bappeda Blora, Senin (25/7/2022).
“Tupoksinya harus jelas, siapa yang menangani harus jelas. Intervensi OPD juga harus dilakukan. Tolong disambungkan untuk program kerja OPD di tahun 2023, kita harus gotong royong,” ucap Tri Yuli Setyowati.
Saat ini, Blora berada di posisi rangking 22 dengan angka kemiskinan 12,39 persen.
"Angka ini yang masih terbilang tinggi, sehingga penting bagaimana semua pihak bisa action untuk mengeluarkan masyarakat Blora dari kemiskinan," terangnya.
Disampaikannya, dengan posisi itu, Kabupaten Blora termasuk dalam posisi angka kemiskinan yang bisa dibilang masih tinggi di Provinsi Jawa Tengah.
"Untuk itu diharapkan dengan strategi yang program dan tepat, persoalan kemiskinan bisa segera terselesaikan," ucap Tri Yuli Setyowati.
Tri Yuli Setyowati meminta kepada seluruh anggota tim untuk segera melakukan percepatan dalam pengentasan kemiskinan.
"Bagaimana mengatasi kemiskinan yang ada di Kabupaten Blora, kita harus action ada tindakan, saya berharap tim ini tidak hanya seremoni, tidak hanya Blora angka kemiskinannya sekian, tapi bagaimana kemiskinan di Blora segera teratasi," tegas Tri Yuli Setyowati.
"Juga pendapatan per kapita masyarakat bisa naik. Ini penting agar kita tidak berada di dalam kemiskinan ekstrim,” pinta Tri Yuli Setyowati.
Dikatakannya, tugas TKPK antara lain melakukan koordinasi perumusan, kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Blora.
“Tupoksinya harus jelas, siapa yang menangani harus jelas, intervensi OPD juga harus dilakukan tolong disambungkan untuk program kerja OPD di tahun 2023, kita harus gotong royong,” tambahnya.
Termasuk, mendorong pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) di kecamatan hingga desa /kelurahan agar penanganan kemiskinan ini bisa semakin efektif.
Pada kesempatan tersebut, dilakukan evaluasi dari capaian program satu perangkat daerah satu desa dampingan.
Adapun, pada tahap pertama program tersebut mencakup sosialisasi, verifikasi, validasi, pemetaan program kemiskinan 4 konsep (bansos terpadu, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan UMKM, lainnya).
Dari hasil desk 1 OPD 1 desa dampingan di 48 desa merah, per Desember 2021, diperoleh data hal-hal yang perlu menjadi perhatian berikut diantaranya berkaitan dengan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.
Berkaitan dengan data di 48 desa merah, infrastruktur, mulai dari RTLH prioritas 1 sebanyak 3.703, tidak memiliki fasilitas BAB/jamban sebanyak 2.214, sumber air minum yang tidak terlindungi 1016, sumber penerangan utama bukan listrik 910.
Lalu kemudian kesehatan, untuk penyakit kronis sebanyak 1425 dan difabilitas 583. Kemudian pendidikan, untuk anak yang tidak bersekolah pada usia sekolah diketahui sebanyak 617 orang. (*)