Berita Jateng

Aliansi Masyarakat Pecinta Kyai Demo di DPW PPP Jateng, Minta Suharso Monoarfa Mundur

Penulis: hermawan Endra
Editor: rival al manaf
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Sekitar 100 an orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pecinta Kyai Jawa Tengah menggelar aksi damai di halaman kantor DPW PPP Jawa Tengah, Jalan Raya Mangkang Semarang, Jumat (2/9). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Rarusan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pecinta Kyai Jawa Tengah menggelar aksi damai di halaman kantor DPW PPP Jawa Tengah, Jalan Raya Mangkang Semarang, Jumat (2/9). 

Aksi damai tersebut buntut dari ucapan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa terkait dengan "Kyai Amplop" beberapa waktu lalu, meski pihak Suharso Monoarfa sudah meminta maaf secara lisan.

Dalam aksi damai itu, para demonstran meminta pengurus DPP PPP juga Dewan Syariah PPP agar memecat Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum PPP.

Selain itu, para demonstran juga meminta Presiden Joko Widodo untuk mencopot Suharso Monoarfa dari jabatannya sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Koordinator lapangan, Noviyanto mengatakan, tidaklah pantas seorang pejabat publik sekelas menteri tidak dapat menggali sejarah bangsa dengan tradisi ketimurannya.

"Oleh karena itu kami meminta kepada Presiden Jokowi untuk mengganti Suharso Monoarfa dari jabatanya sebagai Kepala Bappenas," kata Noviyanto. 

"Kami juga mendesak pengurus DPP dan Dewan Syariah PPP untuk memecat Suharso Monoarfa dari jabatannya sebagai Ketua Umum PPP," imbuhnya.

Sementara itu koordinator aksi, Miskam menambahkan bangsa Indonesia dapat merdeka seperti sekarang ini tidak lepas dari peran berbagai pihak, khususnya peran dari ulama dan kyai.

Menurut Miskam, peran tersebut diberikan baik saat perang melawan penjajah dalam memperjuangkan kemerdekaan maupun saat mengisi kemerdekaan.

"Misalnya dengan mendidik anak-anak bangsa menjadi generasi yang memiliki budi pekerti luhur, beradab dan sopan santun dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara," katanya.

Namun alih-alih para kyai dan ulama mendapatkan apresiasi dari pengabdianya mendidik anak bangsa supaya memiliki budi pekerti luhur dan berjiwa patriotik.

Namun malah dijadikan sebuah perumpamaan bahwa kyai dan ulama sedang mempraktekkan "money politik" karena dianggap menerima amplop dari masyarakat.

"Ini sebuah ironi, ketika kalimat tersebut diucapkan seorang pejabat publik sekaligus ketua partai berbasis Islam," katanya.

Menurut Miskam, ucapan Suharso Monorfa yang menyamakan pemberian amplop kepada kyai merupakan salah satu contoh money politik tidaklah pas ketika disamakan dengan money politik.

Bagi Miskam, pemberian amplop dari masyarakat kepada kyai hanyalah sebuah bentuk ucapan terimakasih, bukan sebuah transaksi politik.

Halaman
12

Berita Terkini