TRIBUNJATENG.COM - Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo menerima amanah yang diberikan Presiden Joko Widodo dalam reshuffle Juni 2022.
Wempi mengaku Presiden ingin agar dirinya membantu Mendagri Tito Karnavian mengerjakan dua tugas khusus.
“Beliau sampaikan ke saya supaya kembalikan ke habitat untuk membantu Pak Mendagri. Saya sudah akrab cukup lama dengan pejabat di Kemendagri, karena Pak Tito beliau lama sekali jadi Kapolda Papua,” katanya di kantorTribun Network, Jakarta, Selasa (23/8).
Dia menyampaikan dua tugas yang harus diselesaikanya itu soal Papua karena diberikan status khusus lexspecialis oleh negara. Pemerintah melakukan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk tiga provinsi di Papua.
Selengkapnya wawancara eksklusif Direktur Pemberitaan Tribun Network FebbyMahendra Putra:
Bagaimana ceritanya Pak Wempi mendapatkan amanah baru setelah dari PUPR ke Kemendagri?
Pertama memang di tanggal 25 Oktober 2019, Pak Presiden memberi amanah buat saya menjadi Wamen PUPR selama 2 tahun delapan bulan. Kemudian tanggal 15 Juni 2022, saya ikut dalam daftar reshuffle atau pindah sekolah.
Beliau sampaikan ke saya supaya kembalikan ke habitat untuk membantu Pak Mendagri. Saya sudah akrab cukup lama dengan pejabat di Kemendagri, karena Pak Tito beliau lama sekali jadi Kapolda Papua.
Dan kita ini satu komunitas diving, saya senang sekali bisa sinergi dengan Pak Tito serta saya bisa diterima dengan baik luar biasa.
Sebetulnya apa yang ditugaskan Pak Presiden ke Bapak Wempi untuk membantu Pak Tito itu bidang apa?
Pertama, Pak Presiden setelah melantik saya, ketika saya dipanggil pada malam hari. Beliau tidak bercerita banyak tetapi intinya ingin memindahkan saya dari PUPR ke Kemendagri.
Beliau katakan setelah dilantik nanti baru dipanggil Pak Presiden. Lalu beliau menyampaikan kepada saya bahwa ada dua tugas yang harus diselesaikanya itu soal Papua karena diberikan status khusus lex specialis oleh negara untuk bagaimana mengangkat harkat derajat masyarakat Papua.
Nah proses penyelenggaraan otonomi khusus ini sudah berjalan, kemudian proses revisi otsus dan kebijakan pemerintah untuk pemekaran juga Daerah Otonomi Baru (DOB) dan antara ditolak atau diterima.
Saya kemudian dipanggil Pak Presiden bahwa terjadi proses tolak menolak. Beliau bilang bagaimana ini caranya untuk merangkul semua pihak baik yang menolak maupun yang menerima. Kata beliau bantu Pak Mendagri segera untuk melaksanakan.
Kita bersyukur karena setelah diberikan kepercayaan tidak lama tanggal 30 Juni 2022 itu sudah diketok palu atau disahkan. Dan tidak ada demo yang dilaksanakan, kita sudah sampaikan ke temen-temen yang pro dan kontra. Mari kita bersatu untuk negara yang lebih baik, demi kesejahteraan, mari kita evaluasi pro kontra awal.
Kedua terkait pelaksanaan pemilu serentak 2024, itu yang Bapak Presiden sampaikan, saya berharap bisa membantu Pak Mendagri dengan seluruh jajaran yang ada di Kemendagri untuk melaksanakan pemilu serentak 2024 agar aman, lancar, dan tidak boleh ada kegaduhan. Tidak perlu sempurna tetapi harus lebih baik.
Apa bedanya ketika Pak Wamen sekolah dua tahun delapan bulan di PUPR dan sekarang bertugas di Kemendagri?
Memang awalnya banyak yang pesimis dengan saya, ini kok orang tidak mengerti infrastruktur tapi masuk ke PUPR. Tapi kalau kita tidak pernah ada di sana, kita juga nggak akan pernah tahu. Jadi hidup ini kan proses belajar.
Saya berterima kasih juga, jadi ibarat saya ambil 40 SKS atau kuliah S2. Saat ini saya juga paham infrastruktur karena dari situ saya banyak belajar dan kerjanya memang banyak di lapangan.
Pada awal pandemi Covid-19 saat pemerintah ajak orang kerja dari rumah. Kebetulan waktu di PUPR saya diberi tugas menjadi Ketua Satgas Tim Penanggulangan Bencana untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
Jadi saya lebih banyak di lapangan, itu yang Pak Presiden tanya bahwa 2 tahun delapan bulan di PUPR kok tidak pernah kelihatan. Saya bilang memang saya di lapangan jadi tidak tersorot kamera.
Ketika Pak Wempi dikembalikan ke Kemendagri mengapa alasannya disebut kembali ke habitat, apa memang merasa begitu?
Ya, memang saya awalnya seorang birokrat. Jabatan terakhir saya sebagai kepala bagian umum di pemerintahan di mana tempat saya jadi Bupati. Jadi kurang lebih 10 tahun saya jadi Bupati. Saya banyak belajar apalagi orang Papua dengan karakternya yang sangat keras.
Bisa cerita apa yang akan Pak Wempi lakukan setelah diberi amanah jadi Wamendagri agar DOB tidak menimbulkan kegaduhan?
Seperti cerita saya di awal tadi, memang di antara menolak dan menerima dari rakyat Papua. Penetapan yang sudah dilaksanakan DPR kemudian kita turun ke lapangan ke Kabupaten Nabire yang saat ini jadi ibukota Provinsi Papua Tengah, kemudian Kabupaten Wamena yang jadi ibukota Papua Pegunungan, dan Merauke menjadi ibukota Papua Selatan.
Kita sudah lakukan awal kunjungan ini untuk sosialisasi pemekaran. Kedepan apa yang dilakukan pemerintah yaitu pembangunan infrastruktur, kemudian ada peresmian provinsi yang baru, dan membentuk perangkat-perangkat pemerintah.
Jadi itu sosialisasi yang kitalakukan, pada saat kita hadir itu sambutan warga lokal sangat luar biasa. Sampai anak-anak sekolah turun ke jalan. Memang mereka berharap ada perubahan yang bisa terjadi. (Tribun Network/ReynasAbdila)