Baca tanpa iklan
Porsi pembagian itu 55 persen untuk Pemkot Semarang, 5 persen ke aplikator, dan sisanya sebanyak 40 persen untuk juru parkir," tambah dia.
Di sisi lain, ia mengakui ada kendala dalam penerapan sistem parkir elektronik.
Misalnya, tidak semua juru parkir punya atau familiar dengan telepon pintar.
Padahal, parkir elektronik dalam penerapannya butuh menggunakan telepon pintar.
Selain itu, belum semua juru parkir punya akun bank serta masih dibutuhkan sosialisasi penerapan parkir elektronik ke masyarakat.
"Jadi butuh waktu untuk membiasakan pelaksanaan parkir elektronik dengan sistem pembayaran nontunai.
Belum semua masyarakat menggunakan pembayaran nontunai.
Namun seiring berjalannya waktu, baik juru parkir atau masyarakat mulai membiasakan diri bertransaksi nontunai," tambahnya.
Terpisah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang dorong Dishub untuk memperluas titik parkir elektronik.
Alasannya, parkir elektronik berkontribusi pada PAD sekaligus menekan keberadaan parkir liar di Kota Semarang.
Demikian dikatakan Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Gumilang Febriansyah Soemarmo, kemarin.
"Tahun ini pastinya bisa lebih baik lagi. Oleh karena itu kami mendorong penambahan titik parkir elektronik di Kota Semarang. Selain menggenhot PAD, juga menekan parkir liar," jelas dia.
Terpisah Sekretaris Komisi C DPRD Kota Semarang, Suharsono mengatakan hal serupa.
Ia menilai, penerapan parkir elektronik di Kota Semarang berhasil. Ia juga mengungkapkan, bila potensi pendapatan dari sektor parkir di Kota Semarang sangat besar, mencapai sekitar Rp 125 miliar per tahun.
“Jadi metode efektif harus dijalankan, jika PE efektif kenapa tidak diperluas. Minimal, kalau bisa mencapai 10 persen dari potensi yang ada sudah baik, apalagi bisa melebihi,” ujarnya.