Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR - Kabupaten Karanganyar mendapatkan bantuan 14.900 unit set top box (STB) dari pemerintah pusat seiring adanya peralihan siaran televisi analog menjadi digital.
Kabid Tata Kelola Informatika Diskominfo Karanganyar, Hartono menyampaikan, semula telah mengajukan data dari Disdukcapil Karanganyar terkait jumlah penerima bantuan STB sejumlah 197.257 jiwa pada awal Juli 2022. Dari jumlah tersebut kemudian dilakukan verifikasi dan validasi tingkat desa.
"Penerima menjadi 67.184 KK. Data tersebut kemudian dikirim ke Kemendagri melalui Kominfo, ditetapkan penerima STB sejumlah 16.219 KK. Dari jumlah itu dikurangi 10 persen untuk cadangan, jadi dapatnya 14.900 KK penerima STB," katanya kepada Tribunjateng.com, Jumat (4/11/2022).
Bantuan STB tersebut telah didistribusikan oleh pihak ketiga kepada penerima di 17 kecamatan mulai 3 Oktober 2022. Dalam hal pendistribusian bantuan pihak dinas hanya menerima laporan dari pihak ketiga. Di sisi lain data penerima bantuan berasal dari pemerintah pusat dan siapa saja penerima bantuan yang memiliki datanya hanya pihak ketiga.
Seusai kebijakan dari pusat, bantuan tersebut diperuntukan bagi warga kurang mampu. Apabila ada penerima bantuan yang ternyata telah memiliki televisi digital, lanjutnya, bantuan akan dialihkan kepada warga lain atas persetujuan kepala desa.
PIC penyaluran STB di Kabupaten Karanganyar, Heri Sucahyo mengatakan, hingga saat ini penyaluran STB kepada penerima telah mencapai 66,52 persen. Dalam penyaluran bantuan ada beberapa kendala yang dialami petugas di lapangan seperti cuaca karena saat ini musim penghujan dan alamat. Dia mencontohkan seperti di wilayah Anggrasmanis Kecamatan Jenawi yang mana termasuk wilayah pegunungan membuat pencarian alamat membutuhkan waktu lebih.
"Kendala lain, instalasi. Tugas kita kan hanya memasang tapi kita harus setting hingga keluar sinyal. Letak geografis menjadi kendala sehingga membutuhkan waktu lebih," terangnya.
Di sisi lain dalam bertugas, terangnya, petugas di lapangan tidak dilengkapi dengan tanda pengenal dari pihak terkait atau pemerintah pusat sehingga ada kekhawatiran dari warga saat pendistribusian bantuan. Di samping sosialisasi terkait bantuan STB yang belum optimal hingga tingkat desa.
"Ada yang menolak karena sudah punya TV digital dan ada yang tidak mau dipasang karena harus dikumpulkan di satu tempat saat penyaluran bantuan STB. Padahal kita harus dokumentasi di lokasi saat penyaluran bantuan," jelas Heri. (*)