Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa waktu yang lalu menjadi pemicu lonjakan inflasi di sejumlah daerah.
Untuk mengantisipasi dampak inflasi, diperlukan kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial melalui belanja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022.
Dalam konteks lokal Kabupaten Wonosobo, dampak inflasi mengakibatkan adanya risiko berkurangnya daya beli masyarakat dan pengangguran di tengah masyarakat.
Di satu sisi berkurangnya belanja infrastruktur telah mengakibatkan penurunan fungsi layanan infrastruktur yang ada. Untuk itu perlu suatu program yang dapat mengatasi masalah tersebut.
Salah satunya adalah dengan penciptaan lapangan kerja melalui Pemberdayaan Perluasan Kesempatan Kerja Informal Sumber Daya Air di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo dan Penataan Ruang senilai Rp 500 juta.
Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo berkenan melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan padat karya di Di Mangli yang berada di wilayah Kelurahan Sambek dan Mlipak, Sabtu (17/12/2022).
"Alhamdulillah berkat kerjasama, kerja keras masyarakat terlibat langsung membersikan langsung aliran ini semoga air bisa lancar. Sejauh ini sudah cukup bagus banyak yang saluran yang terputus, PR ke depan bisa terbangun dengan baik," ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati mengapresiasi pola-pola kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung.
Di samping sebagai perlindungan sosial akibat dampak inflasi, juga menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap fasilitas infrastruktur dan menunjukkan kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.
Kegiatan padat karya di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo tersebut digunakan untuk pelaksanaan normalisasi jalan inspeksi dan saluran irigasi Mangli Blawong dan Jimat.
Kepala Bidang Sumber Daya Air, Eko Premono menyampaikan, tujuan pelaksanaan pekerjaan adalah meningkatkan kinerja sektor irigasi dengan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja dan teknologi lokal.
"Untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan, sekaligus mendukung perbaikan ekonomi masyarakat terdampak inflasi baik langsung maupun tidak langsung.
Kegiatan padat karya dilaksanakan selama 20 hari kerja dari hari Senin sampai dengan Sabtu dengan menyerap 250 orang tenaga kerja yang berasal dari Kelurahan Kelurahan Mlipak, Sambek, Jaraksari dan Selomerto.
Pembayaran upah dilakukan setiap hari Sabtu dan diterima langsung oleh tenaga kerja sesuai jumlah hari kerja dengan membawa KTP.
Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan diterima langsung oleh petugas dari BPJS sebesar Rp 16.800 per orang yang dibayarkan hanya satu kali selama kegiatan.
Target kegiatan padat karya yang dilaksanakan mulai 1 Desember adalah normalisasi saluran sepanjang 9.650 meter yang berada di 4 wilayah kelurahan.
Dan sampai dengan hari Sabtu ini prestasi pekerjaan sudah mencapai lebih dari 75 persen dan diharapkan sampai dengan batas akhir kegiatan pada 23 Desember sudah mencapai 100 persen. (ima)