Berita Salatiga

UKSW Salatiga Angkat Bicara Terkait Mahasiswa Asal Papua yang Kelaparan

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Kealumnian, Yafet Yosafat Wilben Rissy saat memberikan keterangan terkait mahasiswa Kabupaten Pegunungan Bintang, Kamis (9/2/2023).

TRIBUNJATENG.COM, SALATIGA – Pihak kampus Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga telah mengetahui terkait yang dialami mahasiswanya asal Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan.

Pasalnya, ratusan mahasiswa asal Kabupaten Pegunungan Bintang mengalami kesulitan biaya hidup.

Hal itu terjadi lantaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pegunungan Bintang belum mengirim uang untuk biaya hidup para mahasiswa.

Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Kealumnian, Yafet Yosafat Wilben Rissy mengatakan bahwa pihaknya telah memberikan kelonggaran kepada mahasiswa tersebut.

“Kita tidak tutup mata dengan persoalan tersebut, “ kata Yafet kepada Tribunjateng.com, Kamis (9/2/2023).

Pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Pemkab Pegunungan Bintang sejak Maret 2021 dan mengirim sebanyak 210 orang untuk kuliah di UKSW.

“Pada tahap awal itu tahun ajaran 2021/2023 dikirim 100 mahasiswa. Tahun berikutnya 2022/2023 ada 100 mahasiswa dan tambahan 10 orang, jadi total ada 210 mahasiswa asal Pegunungan Bintang yang berkuliah di UKSW, “ paparnya.

Kerja sama tersebut disepakati dengan anggaran sebesar Rp 28,134 miliar, namun pihak Pemkab Pegunungan Bintang baru mengirimkan uang sebesar Rp 5 miliar.

“Pada tahun pertama 1,5 miliar dan tahun kedua Rp 3,5 miliar,” jelasnya.

“Uang tersebut terutama untuk biaya hidup bulanan mereka setiap bulannya Rp 1,5 juta. Jadi uang itu kita kembalikan seluruhnya ke mahasiswa,” tambahnya.

Pihaknya telah berkomunikasi dengan Pemkab Pegunungan Bintang pada awal 2023 dan telah sepakat untuk terus melanjutkan kerja sama ini.

“Kita sepakat untuk terus melanjutkan kerjasama ini dengan catatan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang segera memenuhi kewajiban yang belum direalisasikan hingga saat ini,” katanya.

Yafet mengatakan masalah ini mencuat karena kendala internal Pemkab Pegunungan Bintang.

“Sekarang ini sedang diusahakan untuk diselesaikan oleh bupati yang sekarang,” paparnya. (han)

Baca juga: Antisipasi Informasi Hoaks di Tahun Politik, Polda Jateng Gelar Latkatpuan 2023

Baca juga: Video Pantas Langka, Toko Tegar Jaya Weleri Kendal Timbun 17,5 Ton Minyakita

Baca juga: Polres dan Pemkab Sukoharjo Kolaborasi Cegah Kenakalan Remaja, Seluruh Kepala Sekolah Diundang

Baca juga: 32 Personil Polresta Cilacap Lakukan Tes Urine, Ada Apa? 

Berita Terkini