TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Nama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kembali santer dibidik untuk menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan, yang merupakan bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Sejauh ini diketahui muncul beberapa nama yang diusulkan sebagai bakal cawapres Anies Baswedan, Namun, hal itu masih dalam penggodokan di internal Koalisi Perubahan dan tim delapan, termasuk juga di tangan Anies Baswedan.

Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari mengatakan, beberapa sosok diperhitungkan untuk menjadi bakal cawapres Anies Baswedan, termasuk Khofifah, yang merupakan figur ternama Nahdlatul Ulama (NU).

"Sebenarnya sudah banyak kajian-kajian dari beberapa pihak yang menafsirkan maksud Jawa itu Bu Khofifah. Memang dari Partai Nasdem juga cukup memperhitungkan beliau," katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (30/3).

Menurut dia, jabatannya yang merupakan kepala daerah, yakni Gubernur Jatim menjadikan alasan Partai Nasdem memperhitungkan Khofifah untuk dipasangkan dengan Anies Baswedan.

Tak cukup di situ, Khofifah juga dinilai memiliki basis pemilih yang diyakini Nasdem dapat memenangkan suara Anies Baswedan di pilpres 2024. "Punya basis masa yang militan tentu akan sangat mengisi apabila berpasangan dengan Pak Anies," ucapnya.

Meski demikian, Taufik menuturkan, Partai Nasdem tidak mau terlalu menggebu mengusulkan Khofifah untuk maju sebagai cawapres Anies Baswedan.

Sebab, ketiga partai di Koalisi Perubahan, yakni Nasdem, PKS, dan Demokrat sudah sepakat perihal nama tersebut menjadi kewenangan Anies Baswedan.

"Sekali lagi, karena kami sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Anies untuk menentukan cawapresnya, maka biarlah ini berlangsung secara natural, termasuk juga kami bicarakan secara bersama-sama dengan partai lain," tukasnya.

Sebagai informasi, beberapa nama sosok disebut masuk dalam opsi pengusungan bakal cawapres untuk Anies Baswedan di Koalisi Perubahan.

Partai Nasdem ternyata mengajukan nama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Eks Panglima TNI Andika Perkasa, dan aktivis Nahdlatul Ulama Yenny Wahid menjadi cawapres untuk Anies Baswedan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Sohibul Iman. Hal itu diungkap Sohibul saat ditanya nama-nama cawapres yang bakal menjadi pendamping Anies Baswedan.

Menurutnya, masing-masing parpol yang tergabung dalam koalisi perubahan sejatinya telah mengajukan nama-nama yang layak menjadi cawapres dari Anies Baswedan.

"Ya kan sebetulnya nama-namanya sudah beredar. Ya jelas dari PKS ada Kang Aher. Dari Demokrat ada AHY. Dari NasDem ada Bu Khofifah, bahkan juga sebelumnya ada Pak Andika. Kemudian ada juga Mbak Yenny, itu juga ada muncul," bebernya, di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/3).

Selain itu, Sohibul menyatakan, ada pula pimpinan partai politik yang disebut akan merapat jika nantinya ditunjuk menjadi cawapres dari Anies Baswedan.

"Ya tentu sekarang ada beberapa pimpinan partai yang ingin merapat. Yang mereka kemudian mensyaratkan ketua umumnya ingin menjadi cawapres. Ya itu nama-namanya," jelasnya.

Meski begitu, dia masih enggan merinci terkait dengan identitas ketua umum parpol yang mengajukan diri menjadi cawapres dari Anies Baswedan.

"Ketum parpol di luar kami (Koalisi Perubahan-Red). Jadi di luar tiga ini kan ada partai yang juga berkomunikasi. Mereka mengatakan siap bergabung, tapi ingin jadi cawapres, kan ada juga," tandasnya.

Adapun, dalam beberapa waktu terakhir beredar isu wacana pembentukan koalisi besar, yakni penggabungan Koalisi Perubahan dan Koalisi Indonesia bersatu (KIB) yang berisi Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Wacana pembentukan koalisi besar yang untuk pilpres 2024 itu dilontarkan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, usai menghadiri acara buka puasa bersama di markas Nasdem.

Hal itu bersamaan dengan kehadiran polisi senior Golkar, Jusuf Kalla (JK), yang dikabarkan mengarahkan Golkar untuk bergabung dengan Koalisi Perubahan.

Airlangga menilai, koalisi besar yang terbentuk dalam kancah politik biasanya akan memberikan keuntungan bagi Indonesia. "Koalisi kan makin besar makin bagus. Koalisi besar di mana-mana menguntungkan Indonesia. Jadi kita tunggu tanggal mainnya," ucapnya, saat itu.

Meski demikian, Airlangga sempat berujar, wacana peleburan KIB ke Koalisi Perubahan perlu dibahas lebih matang. "Ini bukan lebur-leburan. Kalau lebur-lebur kayak cendol saja. Jadi kami perlu pembahasan lebih matang lagi," tukasnya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/3). (Tribunnews/Rizki Sandi Saputra)