TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Sebanyak 96 kepala keluarga warga Dukuh Simonet, Desa Semut, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan akan direlokasi ke tempat baru yang ada di Desa Tratebang, Kecamatan Wonokerto.

Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M Yulian Akbar saat meninjau secara langsung kondisi Dukuh Simonet, Desa Semut, Kecamatan Wonokerto yang merupakan daerah terdampak bencana rob terparah di Kabupaten Pekalongan.

"Di tanah seluas lebih kurang 1 Hektar tersebut, Pemkab Pekalongan akan memberikan hunian baru seluas masing-masing 64 meter persegi untuk setiap KK, lengkap dengan fasilitas umum, dan sosial, serta pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM)," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M Yulian Akbar, Kamis (6/7/2023).

Diungkapkan Akbar, bahwa ada 10 desa di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Wonokerto, Kecamatan Tirto, dan Kecamatan Siwalan yang terdampak rob di wilayah Kabupaten Pekalongan.

Namun, yang terdampak paling parah ada di Kecamatan Wonokerto.

"Tahun 2019 telah dibangun tanggul untuk mencegah rob, namun di tahun 2023 kembali terjadi limpas, dan yang terdampak paling parah di antaranya Dukuh Simonet, warga di bantaran aliran sungai Mrican dan Sungai Buangan Pekuncen," ungkapnya.

Akbar menjelaskan, bahwa Pemkab Pekalongan menyadari bahwa persoalan rob adalah PR besar. Oleh karena itu, Pemkab Pekalongan terus berikhtiar hadir di antaranya dengan merelokasi warga ke tempat yang lebih layak.

"Alhamdulillah tahun ini ikhtiar kami sudah menampakkan hasil. Insyaallah, kami akan melakukan hibah tanah kepada 96 KK," jelasnya.

Diakuinya, ada proses atau tahapan cukup panjang, serta dinamika yang harus dilalui dalam proses relokasi. Namun, atas dukungan semua pihak akhirnya Pemkab Pekalongan mampu sampai di tahapan pengundian tanah kavling yang telah dilaksanakan pada 24 Juni 2023, setelah sebelumnya dilakukan rapat bersama DPRD Kabupaten Pekalongan pada 22 Juni 2023 untuk meminta persetujuan hibah tanah.

Sedangkan untuk proses pembangunan hunian, direncanakan akan dimulai pada tahun 2024 mendatang.

"Pemilihan tempat relokasi dari awal telah melibatkan warga, dan pemerintah tentunya tidak hanya memikirkan hal yang terkait fisik semata, namun kami juga mengupayakan konsep mata pencaharian berkelanjutan bagi warga yang direlokasi."

Pemerintah pasti akan mendiskusikan hal tersebut dengan warga, dan saat ini pemerintah sedang berkolaborasi dengan lembaga Mercy Corp untuk mengkaji hal tersebut, untuk menentukan apakah nantinya warga mau berganti mata pencaharian atau tidak. Karena, warga juga harus beradaptasi dengan tempat yang baru terkait perubahan-perubahan yang ada," tambahnya. (Dro)

Baca juga: Cegah Penyebaran Antraks di Jateng, Disnakkeswan Siapkan 25 Ribu Dosis Vaksin

Baca juga: Bupati Tegal Umi Azizah Serahkan Bantuan Program Atensi Kemensos RI, Sasar Lansia & Disabilitas 

Baca juga: Dr Tenia Wahyuningrum, Dilantik Sebagai Rektor IT Telkom Purwokerto Periode 2023 - 2024

Baca juga: Bima Sakti Akan Gunakan 70 Persen Pemain Keturunan untuk Piala Dunia U17 2023, Benarkah?