TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membantah klaim dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menyebut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapat restu dari kiai NU.

Bantahan itu disampaikan langsung Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dalam konferensi pers yang digelar di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2023).

"Kalau ada klaim bahwa Kiai-Kiai PBNU merestui, itu sama sekali tidak benar karena sama sekali tidak ada pembicaraan dalam PBNU mengenai calon, sama sekali tidak pernah ada pembicaraan di PBNU tentang calon-calon presiden," kata Gus Yahya.

"Karena itu di luar domain kami sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan," sambung dia.

Gus Yahya mempersilakan setiap partai politik dan capres-cawapres yang akan berkontestasi dengan cara yang baik.

Dia mengatakan, PBNU tidak menunjuk atau mendukung calon tertentu dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) kali ini.

"Parpol silakan berjuang untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. Tapi saya ulangi sekali lagi tidak ada calon atas nama NU," pungkas dia.

Sebelumnya, DPP PKB mengklaim mendapat restu kelompok kiai dari NU untuk menggandengkan Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai duet pasangan capres dan cawapres di Pilpres 2024.

"Sejak 3 hari lalu, kami sudah sowan ke sejumlah kiai dan ulama NU. Hasilnya mereka setuju dan 'Budal Gus'," kata Sekjen PKB Hasanudin Wahid seusai rapat pleno DPP PKB finalisasi Anies-Cak Imin di kantor DPW PKB Jatim di Surabaya, Jumat (1/9/2023).

Namun Hasanudin enggan menyebut siapa saja nama ulama dan kiai NU yang dimaksud "Budal Gus" itu.

"Budal Gus" dalam istilah Jawa bisa diartikan "Berangkat Gus", yakni mempersilakan Muhaimin Iskandar untuk maju sebagai cawapres Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

Itu Urusan Partai

Terpisah, Presiden Jokowi buka suara terkait duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk Pilpres 2024.

Jokowi juga merespons perpecahan Koalisi Perubahan Untuk Persatuan yang digawangi Partai Nasional Demokrat, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera.

"Itu urusan partai, urusan partai, bukan urusan presiden," kata Jokowi di Media Center KTT ASEAN, Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Jumat (1/9/2023).