TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Puluhan guru agama protes karena tak bisa mendaftar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan pendidikan Kabupaten Bekasi.

Mereka mengungkap dugaan malaadministrasi 

Sedikitnya 69 guru honorer pendidikan agama islam (PAI) menggelar long march dari kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi menuju Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/10/2023).

Baca juga: PPPK Baru Demak Diharapkan Menguasai Nilai ASN BerAKHLAK

Ketua Forum Guru Honorer Pendidikan Agama Islam (FKGHPAI), Muhammad Unin Saputra mengatakan, Pemkab Bekasi tidak mengusulkan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk pendidik mata pelajaran PAI.

"Mewakili dari 23 kecamatan, giat long march ke kantor Ombudsman dan ke Istana Presiden untuk melaporkan diduga perbuatan yang disengaja para pihak pejabat Kabupaten Bekasi yang tidak mengusulkan formasi PPPK bagi guru agama Islam," kata Unin saat ditemui Kompas.com di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang, Sumber Artha, Kota Bekasi, 

Dugaan malaadministrasi itu, kata Unin, terjadi sejak 2021.

Saat itu, 699 formasi, baik untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri, ternyata hilang dan terkunci.

Mereka pun tidak bisa mendaftar.

Selanjutnya, di tahun 2022, formasi PPPK untuk PAI tidak diusulkan oleh Pemkab Bekasi.

Sementara untuk 2023, muncul lima formasi yang mana hanya tersedia untuk tiga SMA dan dua lainnya untuk SD dan SMP.

Hal itu justru menimbulkan kecurigaan.

Sebab, formasi untuk tenaga pendidik SMA dinaungi langsung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bukan Pemkab Bekasi.

"Kami mau tuntut juga yang 2021, bertanggung jawab atau enggak pemerintah daerah. Kenapa pemerintah daerah tidak melakukan usulan kembali di tahun 2022, sedangkan 2023 itu hanya ada lima formasi dari luar," jelas Unin.

Long march itu sudah mereka lakukan sejak Selasa (10/10/2023). Dalam perjalanannya, para guru honorer Pendidikan Agama Islam itu kompak mengenakan seragam cokelat khas tenaga pendidik.

Sejumlah atribut protes juga turut mereka bawa, antara lain bendera merah putih, spanduk, dan juga kertas putih berisikan kalimat-kalimat protes.