Baca tanpa iklan
Sementara, Mahfud MD cenderung tak banyak memberikan komentar perihal pencopotan baliho tersebut. Ketika ditanya wartawan, ia hanya menggelengkan kepalanya sambil bertolak pinggang, lalu menyatakan bahwa hal tersebut tidak penting.
"Enggak penting," tukasnya secara singkat, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta, Rabu (1/11), dikutip dari Kompas.com.
Pria yang menjabat sebagai Menko Polhukam itupun tidak memberikan komentar lebih lanjut. Mahfud MD kemudian masuk ke dalam mobil untuk meninggalkan Kantor Kemenko Polhukam.
Adapun, Presiden Jokowi pun angkat bicara mengenai pencopotan atribut PDI Perjuangan dan baliho pasangan Ganjar-Mahfud saat dirinya kunjungan ke Gianyar, Bali.
Menurut dia, pemerintah daerah baik itu kabupaten, kota, serta provinsi, dan juga pemerintah pusat harus netral.
"ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral," katanya, usai meninjau tol Ibu Kota Nusantara, di Kalimantan Timur, Rabu (1/11).
Oleh karenanya, Jokowi mengungkapkan, setiap pemindahan atribut partai, pemerintah daerah harus meminta izin dan berkomunikasi kepada pengurus partai di wilayah tersebut.
Menurut dia, komunikasi dengan pengurus partai di daerah menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dengan partai politik karena memindahkan atribut partai.
"Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi, dan menjadikan semuanya tidak baik," tuturnya.
Terkait dengan apakah atribut partai tersebut menyalahi aturan tata kota, Jokowi berujar, sebaiknya ditanyakan kepada pemerintah daerah.
"Ya itu semuanya urusan pemerintah daerah," tandasnya. (Tribunnews/Muhamad Deni Setiawan/Fersianus Waku/TribunBali.com/Ida Bagus Putu Mahendra/I Wayan Eri Gunarta/Kompas.com/Ardhito Ramadhan)