TRIBUNJATENG.COM, PATI - Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Pati soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng).

Jawaban itu disampaikan Henggar dalam forum rapat paripurna di Gedung DPRD Pati, Rabu (1/11/2023).

Untuk diketahui, melalui Raperda tersebut, Pemkab Pati berencana menambah suntikan modal sebesar Rp 7 miliar ke Bank Jateng menggunakan dana APBD 2024.

Dalam rapat paripurna, Selasa (31/10/2023), seluruh fraksi di DPRD Pati satu suara menolaknya. Mereka beralasan, ada hal-hal lebih krusial yang bisa dilakukan dengan anggaran sebesar itu. Di antaranya untuk penanganan bencana kekeringan yang hingga kini masih melanda sejumlah wilayah di Pati.

Henggar menanggapi pernyataan para fraksi yang belum/tidak menyetujui atau agar menunda Raperda tersebut dan mendorong agar anggaran itu digunakan untuk mendukung upaya penanganan kekeringan.

"Pemerintah Daerah saat ini terus melakukan langkah-langkah penanganan kekeringan secara terpadu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan," ujar dia.

Namun demikian, lanjut Henggar, sikap dan saran fraksi-fraksi dapat pihaknya terima dan pahami sebagai dorongan untuk lebih memaksimalkan upaya penanganan kekeringan yang terjadi di wilayah Kabupaten Pati.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin mengatakan, fraksi-fraksi di DPRD menolak atau kurang setuju karena anggaran yang cukup besar, yakni Rp 7 miliar, dinilai bisa dialihkan ke hal lain yang lebih penting.

"Hal yang penting dan urgen menurut fraksi-fraksi yang ada ialah terkait dengan bencana kekeringan yang melanda Kabupaten Pati. Di mana setiap tahun pasti terjadi saat musim kemarau datang," kata dia usai rapat paripurna di Gedung DPRD Pati, Selasa (31/10/2023).

Ali menyampaikan harapan dari fraksi-fraksi agar bencana kekeringan bisa ditangani secara berkesinambungan.

Misalnya dengan membuatkan sumber mata air atau pengolahan air bagi masyarakat. 

“Pembuatan tersebut bisa dianggarkan dari (anggaran yang mestinya untuk) penyertaan modal. Misal dalam satu tahun tidak selesai, paling tidak setiap tahun per kecamatan. Jadi ada penanganan jangka panjang,” ucap Ali.

Selain penanganan kekeringan, fraksi-fraksi juga memberi masukan agar anggaran penyertaan modal dialihkan sebagian untuk penambahan armada mobil pemadam kebakaran. 

Sebab, mobil pemadam kebakaran yang beroperasi di Kabupaten Pati saat ini sudah tergolong tua.

“Jadi Raperda tentang penyertaan modal daerah ke Bank Jateng pada APBD 2024 tak bisa dilanjutkan. Bukannya kami menolak penyertaan modal ke Bank Jateng. Tapi ada yang harus lebih diprioritaskan,” ucap dia. (mzk)