TRIBUNJATENG.COM - Sejumlah warga di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, melakukan aksi protes dan unjuk rasa pada Senin (18/12/2023) dengan menuntut mundur Kepala Desa Wambulu, Kecamatan Kapuntori.

Aksi ini diduga berkaitan dengan dugaan penggelapan gaji anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang disertai tuduhan mark up anggaran.

Aksi protes tersebut memuncak dalam ketegangan dan ricuh, dengan peserta aksi yang teriak-teriak dan terjadi kericuhan di depan Kantor Kepala Desa Wambulu. Mahasiswa yang turut serta dalam aksi tersebut menyampaikan tiga tuntutan utama.

Aziz, seorang mahasiswa yang berorasi selama aksi, mengungkapkan bahwa tuntutan utama mereka melibatkan keluhan masyarakat terkait dugaan mark up anggaran, yang menyiratkan adanya alokasi anggaran namun fisiknya tidak terlihat.

"Ada tiga hal yang kami tuntut, pertama keluhan masyarakat terkait mark up anggaran, kedua gaji BPD yang tidak dibayarkan dari Januari hingga Desember 2023, dan ketiga BLT yang selalu disunat sejak tahun 2020 hingga 2023," jelas Aziz.

Aksi protes juga melibatkan pertanyaan terhadap Kepala Desa Wambulu di depan Polres Buton, terkait dugaan penggelapan gaji anggota BPD. Kericuhan bermula ketika seorang mahasiswa menanyakan alasan ketidakdibayarannya gaji BPD sejak awal tahun.

Konflik memuncak hingga hampir mencapai adegan baku hantam, melibatkan keluarga Kepala Desa Wambulu yang turut membela diri.

Beruntung sejumlah anggota TNI berhasil melerai kedua belah pihak hingga dapat meredam amarah.

Mengenai tuduhan tersebut, Kepala Desa wambulu, La Tajura membantah tuduhan yang dilontarkan para pengunjuk rasa.

Menurutnya, tuduhan pekerjaan fiktif itu tidak ada.

"Tidak ada, semua saya kerjakan," tegasnya, Senin (18/12/2023).

Perihal, gaji BPD yang belum dibayarkan, La Tajura berdalih belum terdapat laporan pertanggungjawaban anggota BPD Wambulu, Kecamatan Kapuntori, Kabupaten Buton.

Artikel ini telah tayang di TribunnewsSultra.com dengan judul Aksi Warga Ricuh Tuntut Kepala Desa Mundur di Buton Sultra, Diduga Gelapkan Gaji Anggota BPD